Chicago 2013 Edition

End of the Year Reflections

KPU, Reformasi Birokasi, dan Pemilihan Umum 2014

Ada yang salah dalam cara pandang para pengelola negara menyikapi reformasi birokrasi (RB). Pencanangan RB oleh SBY tahun 2004 ternyata banyak disalahartikan sebatas remunerasi, lebih parahnya insentif tambahan di luar gaji pokok.  Logika RB, bertambah baiknya prosedur, pengelolaan, dan kinerja para birokrat, seharusnya bertambah pula pendapatan mereka terima.  Prinsip bisnis manapun akan memahami pemikiran demikian.  Namun birokrat bukanlah pelaku bisnis. Read More

Dilema Posisi Ibu Negara

Terungkapnya alasan aktivitas penyadapan intelijen Australia terhadap ibu negara patut kita cermati secara bijak.  Ibu negara, Ani Yudhoyono dianggap sebagai ancaman karena pengaruh besarnya terhadap keputusan politik sang suami, Presiden Republik Indonesia.

Berlangsung terusnya kegiatan mata-mata Pemerintah Australia memang sangat mencederai harkat dan martabat bangsa.  Namun, apabila memang betul peran ibu negara sedemikian stratejik di republik kita, tentu pihak luar negeri manapun yang memiliki hubungan dengan kita berusaha sekuat tenaga memantau pergerakan beliau.  Persoalannya, apa benar posisi ibu negara sedemikian perlu ditakuti? Read More

Perpu MK “Mengebiri” Kewenangan DPR?

Perilaku para anggota dewan terhormat menyongsong detik-detik pengambilan keputusan terhadap Perpu 1/2013 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU menjadi sorotan publik. Tak pelak, sikap penolakan beberapa fraksi menyiratkan kekhawatiran akan terkebirinya kewenangan lembaga legislatif oleh produk hukum keluaran lembaga eksekutif.

Sikap fraksi PDIP, Hanura, dan Gerindra dalam rapat Komisi III (17/12) jelas menggambarkan penolakan Perpu MK menjadi UU.  Sebelumnya berbagai alasan keluar, termasuk argumen tentang urgensi Perpu dikeluarkan yang menyalahi aturan karena negara dianggap tidak dalam keadaan darurat.

Persoalannya, apakah memang hanya karena persoalan kondisi darurat atau tidaknyakah Perpu MK mengalami hambatan di DPR? Read More

Vonis Jatuh, Koruptorpun Lumpuh?

Baru saja publik dibuat kagum dengan jatuhnya vonis MA sebesar 12 tahun penjara dengan denda kurang lebih 12 milyar bagi terpidana koruptor kasus Hambalang, Angelina Sondakh, para penjaga benteng keadilan kita seolah tidak mau berhenti memamerkan kedigdayaannya menghukum para koruptor. Kembali lagi, publik dibuat terpana dengan hukuman 18 tahun penjara bagi Djoko Susilo atas kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Kepolisian Republik Indonesia (19/12).

Kecenderungan bertambah beratnya hukuman terhadap para pelaku koruptor belakangan ini patut kita syukuri. Namun demikian, apakah bertambahnya beratnya hukuman sejalan dengan efek jera bagi para koruptor? Read More

 

 

Piece of Thought

By: Ratri Istania

Januari 2012

Pemberitaan tingkah polah wakil rakyat semakin jauh dari akal sehat saja.  Bak selebriti mereka menebar pesona sekaligus benci diantara sesamanya dan rakyat yang kadung memilih putra-putri pilihan tersebut.  Kesan wakil rakyat sangat jauh dari kesederhanaan karena uang tampak seperti segalanya bagi mereka.  Tak pelak anggaran sejumlah lebih dari 20 milyar pun untuk renovasi ruangan Badan Anggaran DPR terasa sangat ringan dan lumrah, sampai suatu ketika isu miring berhembus di media, menebar kemarahan rakyat.

Semestinya, peristiwa memalukan ini tidak perlu terus menerus terjadi bila semua naggota dewan paham dan meresapi etika sebagai nilai luhur melandasi nurani pekerjaan mereka sehari-hari.  Miskin etika berujung pada rendahnya kualitas perbuatan.  Bisa dibilang bahwa anggota dewan masih banyak belum mengerti bahwa kualitas mereka ditentukan oleh etika dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Etika dan demokrasi merupakan dua konsep berbeda.  Etika dari keta ethics merupakan sari dari pola tingkah laku mencirikan adab pergaulan suatu bangsa mengaku civilized. Sedangkan demokrasi merupakan konsep sarat nilai-nilai penghargaan terhadap hak-hak, seperti: (1) freedom of speech, debate, and enquiry; (2) popular democracy; (3) open, accountable and diverse mass media; (4) economic democracy for the people; and (5) equality before the law.

Para wakil rakyat perlu menyadarkan diri kembali bahwa mereka adalah wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat bukan semata-mata kepentingan dirinya.  Menyuarakan aspirasi rakyat juga tidak dilakukan dengan sembarangan karena etika sebagai warga negara terpilih harus dijunjung tinggi.  Berdebat penuh santun namun penuh muatan isi seperti pernah dilakukan oleh para founding father dan mothers kita mendiskusikan bagaimana bentuk negara bangsa Indonesia ke depan di Kongres Pemuda tahun 1923, merupakan contoh bagaimana beradab-nya bangsa Indonesia masa itu.

Mengapa sekarang para anggota dewan kita miskin etika.  Mengapa????

Publications

NEGERI MORATORIUM

By: Ratri Istania

Ketua Prodi Manajemen Kebijakan Publik

STIA LAN Jakarta

Negeri ini memang lucu.  Hampir setiap kebijakan berkaitan dengan persoalan kemaslahatan publik dijawab pemerintah dengan moratorium.  Mulai dari kebijakan moratorium pemekaran, pengiriman TKI, PNS, sampai yang terkini, wacana moratorium SMS premium.  Untuk kasus terakhir, sungguh amat disayangkan, pengaduan lebih dari 600 warga negara, hanya dijawab oleh sang Menteri Kominfo dan anggota komisi II DPR, dengan mengeluarkan opsi justru memperlambat proses penjatuhan sanksi kepada operator nakal dan ganti rugi kepada pihak konsumen.  Belum lagi usulan pembentukkan panja yang menurut hemat penulis hanyalah sekedar pengelakan dari isu-isu yang ada karena selama ini panja apapun berujung suasana keruh bukan sebaliknya.

Bila demikian, mengapa pemerintah gandrung mengeluarkan pernyataan moratorium di saat kehadiran mereka memecahkan masalah sangat diharapkan?  Jangan-jangan, pemerintah sebagai lembaga eksekutif, menjalankan kekuasaan dan anggota DPR sebagai lembaga legislatif, bertanggung jawab mengeluarkan peraturan perundangan, kurang paham bagaiman mengolah isu publik menjadi kebijakan tepat sasaran.

Moratorium Buat Siapa?

Moratorium di dalam istilah hukum diambil dari bahasa Latin, morari, yang berarti penundaan.  Dalam kosa kata bahasa Indonesia, moratorium dapat diibaratkan sebagai kewenangan sah berdasarkan aturan hukum untuk menunda kewajiban tertentu baik hutang atau kewajiban lain sampai batas waktu telah ditentukan. Dipandang dari sudut kebijakan publik, moratorium marak akhir-akhir ini belum bisa diukur dampak positifnya bagi rakyat.  Yang ada, rakyat akan banyak dirugikan dengan cara pemerintah mengelola kebijakan publik melalui penundaan di berbagai sektor.  Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, belum mampu menampilkan keberpihakannya pada isu-isu di luar publik, selain kepentingan politik jangka pendek penuh muatan personal.

Sejatinya, kebijakan publik merupakan perilaku, tindakan, dilakukan guna memecahkan masalah dalam mencapai tujuan tertentu (Anderson, 1979; Dye, 2007).  Tujuan inilah yang seharusnya diprioritaskan bagi kepentingan publik atau rakyat kebanyakan.  Moratorium sebagai kebijakan bukanlah cara piawai mengatasi persoalan publik mendesak. Justru dengan banyaknya aturan mengenai moratorium, publik semakin curiga akan itikad pemerintah dalam menyelesaikan aneka masalah negeri.

Proses pengelolaan kebijakan publik semestinya mengikuti kaidah-kaidah siklus kebijakan publik mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn, 2003). Persoalan pengambilan keputusan akan sangat dipengaruhi dari sejauhmana kemampuan pemerintah mengidentifikasi isu-isu penting mana yang patut ditetapkan sebagai agenda.  Moratorium  berawal dari isu mengganggu masyarakat, semestinya dimulai dari identifikasi pentingnya isu bila dibandingkan lainnya, ditetapkan menjadi agenda, dirumuskan baru kemudian diputuskan mana menjadi prioritas untuk diundangkan.  Menanggapi masalah kerugian konsumen seluler berbayar, pemerintah tampaknya masih kebingungan mengidentifikasi isu masuk dalam ranah publik atau bisnis sehingga terkesan lamban.

Sejatinya persoalan berkaitan dengan publik perlu direspon dengan bijak.  Tidak ada gunanya mendiamkan persoalan, menunggu datangnya persoalan baru tanpa menyelesaikan yang lama.  Lihat contoh ketidakberdayaan para TKI, pahlawan devisa kita, ketika kebijakan moratorium diambil untuk kemudian dicabut kembali tanpa solusi apapun, mampu menghentikan “pembinasaan” sewenang-wenang negara lain kepada TKI kita yang bermasalah. Oleh karena itu pengelolaan kebijakan publik butuh ketegasan.  Pemerintah harus berdiri di depan, siap memberikan klarifikasi dan solusi terhadap permasalan warga negaranya.  Janganlah membiasakan diri menunda pekerjaan, karena penundaan dapat menjadikan publik marah dan kehilangan kepercayaan pada pengelola negeri ini.

*Pendapat ini murni pribadi tidak mewakili institusi

REFORMASI BIROKRASI “BUAH SIMALAKAMA” OTDA

By: Ratri Istania

Bureaucracy Reform (RB)  mandates changes in the seven basic elements of governance, namely: organization, governance, legislation, resource personnel, supervision, accountability, and public service. RB intends to accelerate changes in both the central and local government levels through the Quick Wins program. In the Permenpan and RB Number 13/2011 on Guidelines for Implementation of Quick Wins, set three major themes, namely organization quick wins, regulation quick wins, and human resource quick wins. Speaking specifically in the context of regional autonomy, the Quick Wins program requires some advantages worth pursuing by all levels of local government, especially regarding organization of local government re-arrangement. Read more

See others

Mau Dibawa Kemana Aspirasi Rakyat

Moratorium PNS

Rebut Kembali Perbatasan Kita

Tarik Ulur Penataan Organisasi Pemda

Reformasi Birokrasi

Split Ticket Voting: Gairah Politik Lokal?

Otonomi Daerah Lupa Sejarah

2 Comments

Filed under Uncategorized