Menjelang Presiden dan Wakil Presiden RI ke-7

Dear All,

Rangkaian tulisan ini dibuat sebelum pengumuman hasil rekapitulasi surat suara final oleh KPU tanggal 22 Juli 2014.  Semoga tulisan ini menjadi saksi bagaimana perjalanan bangsa Indonesia  menuju konsolidasi demokrasi adalah niscaya bukan isapan jempol.  Selamat atas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Enjoy!!

IMG_1213

Memproyeksikan Kabinet Masa Depan

Saat-saat penentuan akan segera berakhir, rekapitulasi penghitungan suara capres-cawapres KPU hampir mendekati final. Pendataan surat suara C-1 mencapai 98,9% per tanggal 17 Juli 2014 menandakan sebentar lagi Bangsa Indonesia akan menjadi saksi siapa pemenang kompetisi demokrasi.

Walaupun hasil rekapitulasi surat suara masuk belum final, tampaknya peta koalisi akan mengalami pergeseran ke arah kubu dengan perolehan suara lebih unggul. Tak pelak, sinyalemen kencang berhembus bahwa Golkar, Demokrat, dan PPP mengubah arah dukungan mereka ke kubu seberang.

Melihat dinamika politik sedemikian cair, ada baiknya kedua kubu pasangan capres-cawapres menyiapkan orang-orang pilihan, parpol dan non-parpol, guna mengisi susunan kabinet koalisi mereka. Dalam hal ini, penentuan komposisi susunan kabinet sebelum pengumuman pemenang pilpres menjadi sangat krusial, mengingat dukungan parpol sewaktu-waktu berubah dengan cepat.

Sistem Presidensial dan Koalisi Kabinet

Berbeda dengan sistem parlementer, sistem pemerintahan presidensial sejatinya tidak memerlukan koalisi karena kekuasaan eksekutif terpusat pada figur presiden. Presiden tidak perlu membagi kekuasaan eksekutif pada anggota kabinet karena kepemimpinan tidak bersifat collegial atau bersama-sama.

Presiden terpilih bebas menentukan siapa saja anggota penyusun kabinetnya asalkan partai pengusungnya mencapai bilangan suara mayoritas dalam pileg. Permasalahan terjadi ketika pileg tidak menghasilkan parpol dengan suara mayoritas, seperti halnya terjadi dalam pemilu legislatif kita di Bulan April lalu.

Disinilah kelemahan sistem presidensial muncul, pasangan capres-cawapres terpilih harus mempertimbangkan betul-betul bagaimana menguatkan dukungan parpol mitra koalisi dalam kabinet maupun di parlemen nanti. Eksekutif memerlukan harmoni dukungan parpol dalam kabinet maupun parlemen guna melancarkan agenda penyusunan perundang-undangan.

Kerap kali terjadi, ketiadaan parpol meraup suara mayoritas menyebabkan penentuan susunan kabinet berdasarkan intuisi melanggengkan kekuasaan semata. Parpol mitra koalisi harus rela berbagi kursi dengan parpol menyatakan dukungan pasca pilpres. Akibatnya, susunan kabinet gemuk (oversized) dengan orang parpol ketimbang non-parpol.

Sebelum akhirnya susunan kabinet berakhir dengan bagi-bagi kursi belaka, perlu kiranya masing-masing kubu capres-cawapres memperhatikan proporsionalitas parpol penyusun koalisi orisinil, sebelum mengakomodasi migrasi parpol non-koalisi dalam penyusunan kabinet.

Komposisi Kabinet Koalisi Proporsional Pasca Pilpres

Terlepas dari Deklarasi “Koalisi Permanen” Prabowo-Hatta 14 Juli lalu dan konsistennya pernyataan Jokowi tentang “Koalisi Tanpa Syarat,” kenyataan tidak adanya parpol dengan suara mayoritas akan memaksa koalisi parpol dalam kabinet pada pembagian jatah kursi. Salah satu cara paling fair menyusun koalisi kabinet adalah dengan melalui perhitungan proporsi perolehan suara parpol mitra koalisi di pemilu legislatif.

Merujuk hasil perhitungan pileg resmi KPU, kubu Jokowi-JK dengan mitra koalisinya memperoleh suara berturut-turut: PDIP 18.95%, Partai Kebangkitan Bangsa 9.04%, Partai NasDem 6.72%, dan Partai Hati Nurani Rakyat 5.26%, menyusun total 39.97% suara parlemen. Katakanlah sesuai janji Jokowi bahwa kabinet akan diisi lebih banyak profesional, maka komposisi partai dan non-partai dalam kabinet paling tidak 40:60. Dari 32 jabatan kementerian tersedia, parpol akan memperebutkan kira-kira 12 kursi menteri terbagi sesuai proporsi perolehan suara pileg, PDIP 6, PKB 3, NasDem 2, dan Hanura 1 kursi.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa Jokowi dan PDIP, sebagai parpol pengusung utama pasangan capres-cawapres, berjanji untuk tidak membagi-bagi kursi menteri. Hal ini akan sangat menyulitkan posisi Jokowi-JK ke depan karena dukungan parpol dalam eksekutif maupun legislatif sangat tergantung bagaimana pasangan tersebut mengakomodasi kepentingan parpol dalam kabinet.

Sementara dari kubu Prabowo-Hatta melalui mitra koalisi parpol berturut-turut memperoleh suara: Gerindra 11.81%, Golkar 14.75%, Demokrat 10.19%, PAN 7.59%, PKS 6.79%, dan PPP 6.53% menguasi sebesar 49.88% suara legislatif. Anggaplah koalisi permanen utuh seperti apa adanya pasca pilpres, maka perbandingan komposisi parpol dan non-parpol dalam kabinet diperkirakan 20:80. Kader parpol mitra koalisi akan memperebutkan 25 dari 32 jatah menteri dengan perkiraan Gerindra 5, Golkar 7, Demokrat 4, PKS 3, PAN 3, dan PPP 3 kursi.

Tentu dengan catatan, Gerindra sebagai partai utama pengusung capres-cawapres harus mengijinkan mitra koalisi lain memiliki kursi lebih dari dirinya. Banyaknya parpol mitra koalisi akan menyebabkan kabinet rentan perpecahan bila pembagian kursi tidak proporsional.

 Mengingat perhitungan kasar di atas dibuat berdasarkan hasil perolehan suara parpol semasa pileg, bukan berdasarkan peta koalisi parpol pasca pilpres, maka tugas capres-cawapres terpilih kelak akan lebih berat mengatasi limpahan dukungan parpol yang gagal meraup keuntungan politik dari pihak kalah.

Agaknya, kita tidak perlu berandai-andai bahwa koalisi kabinet capres-cawapres pemenang pilpres akan mampu bertahan tanpa mekanisme pembagian jatah kursi. Seandainyapun terjadi, besar kemungkinan kabinet non-transaksional sulit bertahan. Pembagian jatah kursi kabinet secara proporsional merupakan jawaban paling rasional setidaknya di awal masa pemerintahan presiden-wapres terpilih nanti.

Memproyeksikan Kabinet Masa Depan New pdf

Memimpikan Capres-Cawapres Unggulan

Di tengah-tengah perdebatan mengenai pilihan pasangan capres-cawapres, terlintas di dalam pikiran mengapa kita harus dihadapkan pada pilihan sulit antara nomor 1 atau 2?

Terlepas dari figur cawapres, kedua capres memiliki kelebihan, namun juga memiliki kelemahan. Entah itu disebabkan oleh tim kampanye kedua calon kurang giat menggali akar persoalan bangsa ini atau kedua capres terlampau berorientasi pada gaya orasi mereka masing-masing. Singkat kata, kedua capres belum sepenuhnya menampakan figur pemimpin Indonesia unggulan.

Sejujurnya terlepas dari latar belakang para capres, baik pilihan nomor 1 atau 2 menawarkan kombinasi model kepemimpinan Indonesia ke depan. Bangsa besar ini butuh pemimpin visioner, tegas, sekaligus terbukti mampu bekerja demi kepentingan rakIMG_0568yat.

Tidak ada satu keraguanpun akan komitmen kedua capres. Namun seandainya diperbolehkan untuk berangan-angan, capres-cawapres unggulan merupakan kombinasi karakter di atas.

Menelisik kualitas Prabowo, terlihat model pemimpin visioner dan tegas ada pada dirinya. Beliau mampu beretorika dengan baik, penuh semangat, menawarkan ide-ide bernuansa nasionalisme seperti penolakan terhadap intervensi asing.

Sedangkan Jokowi, sedari awal sudah menegaskan bahwa model kepemimpinannya tidak asal bicara abstrak, namun menekankan pada efisiensi kerja dengan membangun sistem. Beberapa tawaran seperti Kartu Sehat dan Kartu Pintar merupakan jawaban atas persoalan lemahnya kualitas sumber daya manusia bangsa ini.

Pemimipin Politik Unggulan = Pemimpin Kharismatik+Pragmatis

Pemimpin politik berbeda dengan eksekutif perusahaan, manajer di sektor swasta ataupun publik , ataupun pemimpin dalam hirarki militer. Mereka memiliki legitimasi dan kewenangan kuat karena diberikan mandat oleh rakyat melalui pemilihan umum. Oleh karenanya setelah terpilih, mereka dapat mengeluarkan kebijakan mengatasnamakan rakyat (Morrell dan Hartley, 2006).

Pemimpin politik unggulan diharapkan mengusung amanat rakyat dan mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan perlindungan, terutama generasi bangsa selanjutnya tanpa pilah-pilih. Sesungguhnya inilah tugas berat seorang pemimpin politik unggulan, menyatukan antara harapan dan kenyataan.

Prabowo jauh-jauh hari mencirikan dirinya lekat dengan kepemimpinan kharismatik ataupun transformasional. Pemimpin kharismatik mampu menggerakan pengikutnya dengan dorongan kuat karakter pribadi sang pemimpin (House dan Baetz, 1979). Tampilan tegas beliau identik dengan karakter Soekarno, founding father kita. Begitupula gaya orasi Prabowo mengedepankan visi bangsa ke depan.

Sedangkan Jokowi, lebih mencirikan gaya kepemimpinan pragmatis. Kepemimpinan pragmatis mengedepankan kemampuan individu pemimpin mengatasi permasalahan organisasi (Connely et al., 2000). Pemimpin seperti ini terbiasa mengatasi permasalahan didasari atas sensitivitas menilai pola hubungan sosial masyarakat sehari-hari (Mumford dan Van Doorn, 2001). Oleh karena itu, Jokowi terbiasa dengan “blusukan” terlihat lebih sigap menawarkan solusi praktis terhadap persoalan dalam masyarakat.

Membaca peta kekuatan dan kelemahan para capres kita, alangkah idealnya bila kepemimpinan kharismatik dan pragmatis dapat disatukan. Walaupun ini sekedar angan-angan, pilihan sekarang hanyalah memecah belah konstituen menjadi dua kutub berlawanan. Besarnya rentang jumlah swing voters, mulai dari 14% (Populi Center, 2014) sampai dengan 41,4% (LSI 2014) dalam survei bulan Mei lalu menandakan bahwa banyak pemilih ragu akan pilihannya.

Selengkapnya Capres dan Cawapres Unggulan  pdf

Koalisi Non-Kompromistis: Melawan Adab Sistem Pemilu Perwakilan Berimbang

IMG_1414Di penghujung tengat waktu pengumuman hasil pemilu, akhirnya KPU berhasil menetapkan partai-partai pemenang pemilu. Terlepas dari polemik seputar verifikasi hasil pemilu di berbagai daerah, patut rasanya kita menyampaikan penghargaan terhadap KPU atas jerih payah usahanya mengantarkan segenap bangsa Indonesia menuju ajang pemilihan presiden.

Pemilu kali ini menghasilkan tiga parpol peraih dukungan terbanyak, yaitu PDI-P dengan 18,20%, Golkar 15,05% dan Gerindra 12,09% (Populicenter.org 2014). Berkaitan dengan pencapresan, ketiga parpol ini sudah menetapkan jagoannya, bahkan jauh hari, untuk dicalonkan sebagai pemimpin bangsa besar ini kelak.

Berbeda halnya dengan pola dengan sistem pemilu legislatif 2009 dengan Partai Demokrat mendominasi perolehan suara, kenyataaan tidak adanya parpol menembus ambang batas pencapresan 20% kursi legislatif dan 25% suara nasional, memaksa parpol merapatkan dukungan terhadap dua parpol.

Di tengah spekulasi akan pasangan capres-cawapres paling kuat menarik dukungan parpol dan suara pemilih, mengerucutnya kontestasi politik pada dua kutub, PDI-P dan Gerindra, sesungguhnya merupakan fenomena menarik untuk ditelisik. Kontestasi kedua parpol dalam pemilu Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada ketangguhan teori sistem pemilu perwakilan berimbang atau dikenal sebagai Proportional Representation (PR).

Selengkapnya Koalisi Non Kompromistis pdf

Kemana Pemilih Cerdas Indonesia?

Pemilih Indonesia sudah banyak yang cerdas, paling tidak itulah komentar lugu seorang debutan baru di panggung politik, Angel Lelga, dalam sebuah acara Talk Show di salah satu saluran televis nasional beberapa waktu lalu. Pelabelan pemilih “cerdas,” ibarat latah, kerap meluncur dari mulut tokoh partai politik terutama menjelang pemilu. Target mereka jelas yaitu memikat pemilih dengan pujian agar elektabilitas mereka terdongkrak tentunya.

Berkaca pada literatur American Politics, pemilih di negeri tempat lahirnya demokrasi tersebut saja seringkali diasumsikan tidak memiliki pengetahuan politik cukup untuk menuntut pertanggungjawaban wakil rakyatnya dalam pemilu (Fearon, 1999). Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh para wakil rakyat untuk mengambil keputusan di luar keinginan pemilih mereka, karena para pemilih tidak akan tahu apa yang mereka perbuat.

Pertanyaannya, bila demikian halnya di Amerika, bagaimana kondisi pemilih kita di Indonesia sekarang? Apakah klaim pemilih Indonesia memang se”cerdas” disampaikan para wakil rakyat tersebut?

Selengkapnya Kemana Pemilih Cerdas

5 Comments

Filed under Uncategorized

Chicago 2013 Edition

End of the Year Reflections

KPU, Reformasi Birokasi, dan Pemilihan Umum 2014

Ada yang salah dalam cara pandang para pengelola negara menyikapi reformasi birokrasi (RB). Pencanangan RB oleh SBY tahun 2004 ternyata banyak disalahartikan sebatas remunerasi, lebih parahnya insentif tambahan di luar gaji pokok.  Logika RB, bertambah baiknya prosedur, pengelolaan, dan kinerja para birokrat, seharusnya bertambah pula pendapatan mereka terima.  Prinsip bisnis manapun akan memahami pemikiran demikian.  Namun birokrat bukanlah pelaku bisnis. Read More

Dilema Posisi Ibu Negara

Terungkapnya alasan aktivitas penyadapan intelijen Australia terhadap ibu negara patut kita cermati secara bijak.  Ibu negara, Ani Yudhoyono dianggap sebagai ancaman karena pengaruh besarnya terhadap keputusan politik sang suami, Presiden Republik Indonesia.

Berlangsung terusnya kegiatan mata-mata Pemerintah Australia memang sangat mencederai harkat dan martabat bangsa.  Namun, apabila memang betul peran ibu negara sedemikian stratejik di republik kita, tentu pihak luar negeri manapun yang memiliki hubungan dengan kita berusaha sekuat tenaga memantau pergerakan beliau.  Persoalannya, apa benar posisi ibu negara sedemikian perlu ditakuti? Read More

Perpu MK “Mengebiri” Kewenangan DPR?

Perilaku para anggota dewan terhormat menyongsong detik-detik pengambilan keputusan terhadap Perpu 1/2013 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU menjadi sorotan publik. Tak pelak, sikap penolakan beberapa fraksi menyiratkan kekhawatiran akan terkebirinya kewenangan lembaga legislatif oleh produk hukum keluaran lembaga eksekutif.

Sikap fraksi PDIP, Hanura, dan Gerindra dalam rapat Komisi III (17/12) jelas menggambarkan penolakan Perpu MK menjadi UU.  Sebelumnya berbagai alasan keluar, termasuk argumen tentang urgensi Perpu dikeluarkan yang menyalahi aturan karena negara dianggap tidak dalam keadaan darurat.

Persoalannya, apakah memang hanya karena persoalan kondisi darurat atau tidaknyakah Perpu MK mengalami hambatan di DPR? Read More

Vonis Jatuh, Koruptorpun Lumpuh?

Baru saja publik dibuat kagum dengan jatuhnya vonis MA sebesar 12 tahun penjara dengan denda kurang lebih 12 milyar bagi terpidana koruptor kasus Hambalang, Angelina Sondakh, para penjaga benteng keadilan kita seolah tidak mau berhenti memamerkan kedigdayaannya menghukum para koruptor. Kembali lagi, publik dibuat terpana dengan hukuman 18 tahun penjara bagi Djoko Susilo atas kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Kepolisian Republik Indonesia (19/12).

Kecenderungan bertambah beratnya hukuman terhadap para pelaku koruptor belakangan ini patut kita syukuri. Namun demikian, apakah bertambahnya beratnya hukuman sejalan dengan efek jera bagi para koruptor? Read More

 

 

Piece of Thought

By: Ratri Istania

Januari 2012

Pemberitaan tingkah polah wakil rakyat semakin jauh dari akal sehat saja.  Bak selebriti mereka menebar pesona sekaligus benci diantara sesamanya dan rakyat yang kadung memilih putra-putri pilihan tersebut.  Kesan wakil rakyat sangat jauh dari kesederhanaan karena uang tampak seperti segalanya bagi mereka.  Tak pelak anggaran sejumlah lebih dari 20 milyar pun untuk renovasi ruangan Badan Anggaran DPR terasa sangat ringan dan lumrah, sampai suatu ketika isu miring berhembus di media, menebar kemarahan rakyat.

Semestinya, peristiwa memalukan ini tidak perlu terus menerus terjadi bila semua naggota dewan paham dan meresapi etika sebagai nilai luhur melandasi nurani pekerjaan mereka sehari-hari.  Miskin etika berujung pada rendahnya kualitas perbuatan.  Bisa dibilang bahwa anggota dewan masih banyak belum mengerti bahwa kualitas mereka ditentukan oleh etika dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Etika dan demokrasi merupakan dua konsep berbeda.  Etika dari keta ethics merupakan sari dari pola tingkah laku mencirikan adab pergaulan suatu bangsa mengaku civilized. Sedangkan demokrasi merupakan konsep sarat nilai-nilai penghargaan terhadap hak-hak, seperti: (1) freedom of speech, debate, and enquiry; (2) popular democracy; (3) open, accountable and diverse mass media; (4) economic democracy for the people; and (5) equality before the law.

Para wakil rakyat perlu menyadarkan diri kembali bahwa mereka adalah wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat bukan semata-mata kepentingan dirinya.  Menyuarakan aspirasi rakyat juga tidak dilakukan dengan sembarangan karena etika sebagai warga negara terpilih harus dijunjung tinggi.  Berdebat penuh santun namun penuh muatan isi seperti pernah dilakukan oleh para founding father dan mothers kita mendiskusikan bagaimana bentuk negara bangsa Indonesia ke depan di Kongres Pemuda tahun 1923, merupakan contoh bagaimana beradab-nya bangsa Indonesia masa itu.

Mengapa sekarang para anggota dewan kita miskin etika.  Mengapa????

Publications

NEGERI MORATORIUM

By: Ratri Istania

Ketua Prodi Manajemen Kebijakan Publik

STIA LAN Jakarta

Negeri ini memang lucu.  Hampir setiap kebijakan berkaitan dengan persoalan kemaslahatan publik dijawab pemerintah dengan moratorium.  Mulai dari kebijakan moratorium pemekaran, pengiriman TKI, PNS, sampai yang terkini, wacana moratorium SMS premium.  Untuk kasus terakhir, sungguh amat disayangkan, pengaduan lebih dari 600 warga negara, hanya dijawab oleh sang Menteri Kominfo dan anggota komisi II DPR, dengan mengeluarkan opsi justru memperlambat proses penjatuhan sanksi kepada operator nakal dan ganti rugi kepada pihak konsumen.  Belum lagi usulan pembentukkan panja yang menurut hemat penulis hanyalah sekedar pengelakan dari isu-isu yang ada karena selama ini panja apapun berujung suasana keruh bukan sebaliknya.

Bila demikian, mengapa pemerintah gandrung mengeluarkan pernyataan moratorium di saat kehadiran mereka memecahkan masalah sangat diharapkan?  Jangan-jangan, pemerintah sebagai lembaga eksekutif, menjalankan kekuasaan dan anggota DPR sebagai lembaga legislatif, bertanggung jawab mengeluarkan peraturan perundangan, kurang paham bagaiman mengolah isu publik menjadi kebijakan tepat sasaran.

Moratorium Buat Siapa?

Moratorium di dalam istilah hukum diambil dari bahasa Latin, morari, yang berarti penundaan.  Dalam kosa kata bahasa Indonesia, moratorium dapat diibaratkan sebagai kewenangan sah berdasarkan aturan hukum untuk menunda kewajiban tertentu baik hutang atau kewajiban lain sampai batas waktu telah ditentukan. Dipandang dari sudut kebijakan publik, moratorium marak akhir-akhir ini belum bisa diukur dampak positifnya bagi rakyat.  Yang ada, rakyat akan banyak dirugikan dengan cara pemerintah mengelola kebijakan publik melalui penundaan di berbagai sektor.  Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, belum mampu menampilkan keberpihakannya pada isu-isu di luar publik, selain kepentingan politik jangka pendek penuh muatan personal.

Sejatinya, kebijakan publik merupakan perilaku, tindakan, dilakukan guna memecahkan masalah dalam mencapai tujuan tertentu (Anderson, 1979; Dye, 2007).  Tujuan inilah yang seharusnya diprioritaskan bagi kepentingan publik atau rakyat kebanyakan.  Moratorium sebagai kebijakan bukanlah cara piawai mengatasi persoalan publik mendesak. Justru dengan banyaknya aturan mengenai moratorium, publik semakin curiga akan itikad pemerintah dalam menyelesaikan aneka masalah negeri.

Proses pengelolaan kebijakan publik semestinya mengikuti kaidah-kaidah siklus kebijakan publik mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn, 2003). Persoalan pengambilan keputusan akan sangat dipengaruhi dari sejauhmana kemampuan pemerintah mengidentifikasi isu-isu penting mana yang patut ditetapkan sebagai agenda.  Moratorium  berawal dari isu mengganggu masyarakat, semestinya dimulai dari identifikasi pentingnya isu bila dibandingkan lainnya, ditetapkan menjadi agenda, dirumuskan baru kemudian diputuskan mana menjadi prioritas untuk diundangkan.  Menanggapi masalah kerugian konsumen seluler berbayar, pemerintah tampaknya masih kebingungan mengidentifikasi isu masuk dalam ranah publik atau bisnis sehingga terkesan lamban.

Sejatinya persoalan berkaitan dengan publik perlu direspon dengan bijak.  Tidak ada gunanya mendiamkan persoalan, menunggu datangnya persoalan baru tanpa menyelesaikan yang lama.  Lihat contoh ketidakberdayaan para TKI, pahlawan devisa kita, ketika kebijakan moratorium diambil untuk kemudian dicabut kembali tanpa solusi apapun, mampu menghentikan “pembinasaan” sewenang-wenang negara lain kepada TKI kita yang bermasalah. Oleh karena itu pengelolaan kebijakan publik butuh ketegasan.  Pemerintah harus berdiri di depan, siap memberikan klarifikasi dan solusi terhadap permasalan warga negaranya.  Janganlah membiasakan diri menunda pekerjaan, karena penundaan dapat menjadikan publik marah dan kehilangan kepercayaan pada pengelola negeri ini.

*Pendapat ini murni pribadi tidak mewakili institusi

REFORMASI BIROKRASI “BUAH SIMALAKAMA” OTDA

By: Ratri Istania

Bureaucracy Reform (RB)  mandates changes in the seven basic elements of governance, namely: organization, governance, legislation, resource personnel, supervision, accountability, and public service. RB intends to accelerate changes in both the central and local government levels through the Quick Wins program. In the Permenpan and RB Number 13/2011 on Guidelines for Implementation of Quick Wins, set three major themes, namely organization quick wins, regulation quick wins, and human resource quick wins. Speaking specifically in the context of regional autonomy, the Quick Wins program requires some advantages worth pursuing by all levels of local government, especially regarding organization of local government re-arrangement. Read more

See others

Mau Dibawa Kemana Aspirasi Rakyat

Moratorium PNS

Rebut Kembali Perbatasan Kita

Tarik Ulur Penataan Organisasi Pemda

Reformasi Birokrasi

Split Ticket Voting: Gairah Politik Lokal?

Otonomi Daerah Lupa Sejarah

2 Comments

Filed under Uncategorized