We’ll be having Wakil Menteri PAN & RB as our distinguished speaker on Thursday, 17 November 2011, starts at 6.30 pm to 8.30 pm, at Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari, LAN Pejompongan on Public Evening Lecture.  This event needs all of STIA LAN Jakarta students and faculty members to attend. Be there.

NEGERI MORATORIUM

By: Ratri Istania

Ketua Prodi Manajemen Kebijakan Publik

STIA LAN Jakarta

Negeri ini memang lucu.  Hampir setiap kebijakan berkaitan dengan persoalan kemaslahatan publik dijawab pemerintah dengan moratorium.  Mulai dari kebijakan moratorium pemekaran, pengiriman TKI, PNS, sampai yang terkini, wacana moratorium SMS premium.  Untuk kasus terakhir, sungguh amat disayangkan, pengaduan lebih dari 600 warga negara, hanya dijawab oleh sang Menteri Kominfo dan anggota komisi II DPR, dengan mengeluarkan opsi justru memperlambat proses penjatuhan sanksi kepada operator nakal dan ganti rugi kepada pihak konsumen.  Belum lagi usulan pembentukkan panja yang menurut hemat penulis hanyalah sekedar pengelakan dari isu-isu yang ada karena selama ini panja apapun berujung suasana keruh bukan sebaliknya.

Bila demikian, mengapa pemerintah gandrung mengeluarkan pernyataan moratorium di saat kehadiran mereka memecahkan masalah sangat diharapkan?  Jangan-jangan, pemerintah sebagai lembaga eksekutif, menjalankan kekuasaan dan anggota DPR sebagai lembaga legislatif, bertanggung jawab mengeluarkan peraturan perundangan, kurang paham bagaiman mengolah isu publik menjadi kebijakan tepat sasaran.

Moratorium Buat Siapa?

Moratorium di dalam istilah hukum diambil dari bahasa Latin, morari, yang berarti penundaan.  Dalam kosa kata bahasa Indonesia, moratorium dapat diibaratkan sebagai kewenangan sah berdasarkan aturan hukum untuk menunda kewajiban tertentu baik hutang atau kewajiban lain sampai batas waktu telah ditentukan. Dipandang dari sudut kebijakan publik, moratorium marak akhir-akhir ini belum bisa diukur dampak positifnya bagi rakyat.  Yang ada, rakyat akan banyak dirugikan dengan cara pemerintah mengelola kebijakan publik melalui penundaan di berbagai sektor.  Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, belum mampu menampilkan keberpihakannya pada isu-isu di luar publik, selain kepentingan politik jangka pendek penuh muatan personal.

Sejatinya, kebijakan publik merupakan perilaku, tindakan, dilakukan guna memecahkan masalah dalam mencapai tujuan tertentu (Anderson, 1979; Dye, 2007).  Tujuan inilah yang seharusnya diprioritaskan bagi kepentingan publik atau rakyat kebanyakan.  Moratorium sebagai kebijakan bukanlah cara piawai mengatasi persoalan publik mendesak. Justru dengan banyaknya aturan mengenai moratorium, publik semakin curiga akan itikad pemerintah dalam menyelesaikan aneka masalah negeri.

Proses pengelolaan kebijakan publik semestinya mengikuti kaidah-kaidah siklus kebijakan publik mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn, 2003). Persoalan pengambilan keputusan akan sangat dipengaruhi dari sejauhmana kemampuan pemerintah mengidentifikasi isu-isu penting mana yang patut ditetapkan sebagai agenda.  Moratorium  berawal dari isu mengganggu masyarakat, semestinya dimulai dari identifikasi pentingnya isu bila dibandingkan lainnya, ditetapkan menjadi agenda, dirumuskan baru kemudian diputuskan mana menjadi prioritas untuk diundangkan.  Menanggapi masalah kerugian konsumen seluler berbayar, pemerintah tampaknya masih kebingungan mengidentifikasi isu masuk dalam ranah publik atau bisnis sehingga terkesan lamban.

Sejatinya persoalan berkaitan dengan publik perlu direspon dengan bijak.  Tidak ada gunanya mendiamkan persoalan, menunggu datangnya persoalan baru tanpa menyelesaikan yang lama.  Lihat contoh ketidakberdayaan para TKI, pahlawan devisa kita, ketika kebijakan moratorium diambil untuk kemudian dicabut kembali tanpa solusi apapun, mampu menghentikan “pembinasaan” sewenang-wenang negara lain kepada TKI kita yang bermasalah. Oleh karena itu pengelolaan kebijakan publik butuh ketegasan.  Pemerintah harus berdiri di depan, siap memberikan klarifikasi dan solusi terhadap permasalan warga negaranya.  Janganlah membiasakan diri menunda pekerjaan, karena penundaan dapat menjadikan publik marah dan kehilangan kepercayaan pada pengelola negeri ini.

*Pendapat ini murni pribadi tidak mewakili institusi

REFORMASI BIROKRASI “BUAH SIMALAKAMA” OTDA

By: Ratri Istania

Bureaucracy Reform (RB)  mandates changes in the seven basic elements of governance, namely: organization, governance, legislation, resource personnel, supervision, accountability, and public service. RB intends to accelerate changes in both the central and local government levels through the Quick Wins program. In the Permenpan and RB Number 13/2011 on Guidelines for Implementation of Quick Wins, set three major themes, namely organization quick wins, regulation quick wins, and human resource quick wins. Speaking specifically in the context of regional autonomy, the Quick Wins program requires some advantages worth pursuing by all levels of local government, especially regarding organization of local government re-arrangement. Read more

See others

Mau Dibawa Kemana Aspirasi Rakyat pdf new!

Moratorium PNS pdf new!

Rebut Kembali Perbatasan Kita pdf new!

Tarik Ulur Penataan Organisasi Pemda pdf new!

Reformasi Birokrasi

Split Ticket Voting: Gairah Politik Lokal?

Otonomi Daerah Lupa Sejarah