Trump Series: Beberapa Catatan Sebelum dan Sesudah Inaugurasi (20 January 2017)

Mempertanyakan Legitimasi Trump dan Demokrasi Indonesia

Dalam hitungan jam, Presiden terpilih dari Partai Republik, Donald J. Trump akan resmi menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Hari pelantikan presiden negara demokrasi terbesar di dunia tanggal 20 Januari 2017 merupakan ritual politik paling ditunggu dalam perpolitikan Amerika Serikat. Namun demikian, pelantikan Trump, jauh sebelum acara tersebut terjadi, telah menuai badai kontroversi tak kunjung habis.

Setidaknya, mulai dari proses pemilihan presiden Amerika Serikat (pilpres AS) sudah sedemikian sarat muatan skandal. Reaksi keras publik bermunculan, mulai dari penolakan sejumlah besar anggota kongres Partai Demokrat,  bahkan selebriti papan atas Holywood yang sebelumnya tak pernah menampik undangan pelantikan presiden, berbondong-bondong memilih tidak menghadiri acara penuh gengsi tersebut. Terlebih serangkaian mobilisasi massa anti-Trump, seperti Women’s March di Washington D.C. dan demonstrasi berbagai kota besar telah dipersiapkan jauh-jauh hari menyambut presiden baru mereka.

Tak pelak, dunia bertanya, ada apa dengan proses demokrasi Amerika sehingga persoalan legitimasi mengemuka? Apa dampak dari legitimasi pelantikan presiden AS tersebut bagi negara berkembang seperti halnya Indonesia ke depan?

Legitimasi Trump dan Politik Domestik Amerika Serikat

Serangan terhadap legitimasi Presiden terpilih Trump tidak terbendung, mulai dari pertentangan keabsahan presiden terpilih melalui suara elektoral (electoral votes) versus suara populer (popular votes), tuduhan intervensi Kremlin terhadap pilpres Amerika demi pemenangan Trump, dan terakhir, pernyataan John Lewis, salah satu dari 6 tokoh perjuangan persamaan hak sipil warga kulit hitam, termasuk almarhum Martin Luther King Jr., mempertanyakan legitimasi Trump.

Tak pelak, berbagai lembaga survei kredibel, seperti CNN/ORC, ABC News/Washington Post, dan Monmouth University menunjukan tingkat popularitas Presiden terpilih Trump terendah sepanjang sejarah empat dekade pilpres. Terhitung tingkat popularitas Trum hanya 40 persen, lebih rendah dibanding tingkat popularitas Presiden Amerika sebelumnya—George H.W. Bush 62 persen, Obama 79 persen—sebelum resmi menduduki kantor kepresidenan, Oval Office (Politico.com 19/1/2017).

Persoalan legitimasi pertama, ditinjau dari keabsahan pilpres melalui suara elektoral atau suara populer, tampaknya Trump berada dalam situasi sangat terpojok. Walau hasil electoral college, sebagai pintu terakhir rangkaian penentu pilpres menyatakan Trump sah sebagai presiden terpilih,  hasil penghitungan suara populer menempatkan Hillary R. Clinton sebagai pemenang mengungguli Donald J. Trump hampir 3 juta suara. Belum pernah sekalipun presiden terpilih dalam sejarah pilpres AS meraih suara populer mencapai marjin 2 persen seperti Hillary.

Persoalan kedua, kemenangan Trump banyak dipersoalkan oleh lawan politiknya, terutama dari Partai Demokrat, sebagai hasil dari rekayasa kehebatan para hacker Rusia. Komunitas intelijen AS, seperti FBI dan CIA menemukan keterlibatan sang Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam memberikan instruksi langsung kepada para peretas jaringan keamanan optik memenangkan Trump. Persoalan legitimasi bertambah ketika sinyal kedekatan Presiden terpilih AS Trump dan Perdana Menteri Rusia Putin menandakan akan terjadi perubahan arah politik AS ke depan.

Terakhir, peretasan hacker berbuntut perang pernyataan menyangkut legitimasi, antara Trump dan anggota kongres Partai Demokrat, John Lewis, menandai babak baru kemunduran etika politik antara calon penguasa lembaga kepresidenan dan anggota legislatif. Serangan balik Trump terhadap Lewis semakin merobek luka lama warga kulit hitam selama ini hidup dalam kondisi kurang menguntungkan paska terbebasnya mereka dari perbudakan ratusan tahun lalu. Ketidaksukaan Trump terhadap minoritas melukai banyak tokoh politik dan masyarakat penggiat perjuangan anti-diskriminasi dalam masyarakat AS. Akibatnya, legitimasi Trump sebagai pemersatu bangsa semakin dipertanyakan karena sang presiden seperti menginginkan terjadinya perpecahan antar warga negara.

Dampak Legitimasi Dalam Demokrasi

Secara konseptual, legitimasi memiliki dua pendekatan yaitu dekriptif dan normatif. Dari pendekatan deskriptif, Max Weber (1964) menyampaikan 3 sumber legitimasi, yaitu: (1) kepercayaan warga terhadap aturan main sosial politik tertentu yang sudah berlangsung lama; (2) kepercayaan warga terhadap para pemimpinnya; dan (3) kepercayaan warga terhadap legalitas aturan hukum berlaku.  Sedangkan dari pendekatan normatif, John Rawls (1993) mengemukakan bahwa legitimasi politik adalah suatu tolak ukur penerimaan atau justifikasi bagaimana kekuasaan politik, dalam sebuah negara, pemerintah, ataupun suatu masyarakat kolektif demokratis, dijalankan.

Terlepas dari diskusi perdebatan konsep, dapat disimpulkan bahwa legitimasi bukan didapatkan dari langit. Legitimasi membutuhkan kepercayaan dan penerimaan dari pihak yang mengusungnya. Berbicara mengenai negara demokrasi, tentunya kepercayaan pada pemimpin berasal dari warga negara. Pemimpin demokratis dipilih oleh rakyat mayoritas. Dengan demikian, sudah selayaknyalah pemimpin terpilih berkewajiban menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip berkeadilan bagi segenap warga tanpa diskriminasi.

Persoalan legitimasi Trump menimbulkan dampak luas bagi proses demokratisasi di negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Pilpres AS menjadi bukti empirik terjadinya ketidaksinkronan antara label negara demokrasi dengan proses politik di dalam suatu negara.

Sejak era-reformasi, demokrasi Indonesia telah memberikan kesempatan bagi kita sebagai warga negara menjalankan kewajiban memilih presiden dan wakilnya, melalui mekanisme pemilihan langsung. Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih menurut suara mayoritas merupakan refleksi dari komitmen bangsa Indonesia menjaga nilai-nilai demokrasi. Legitimasi presiden dan wakil presiden terpilih di Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi.

Perdebatan tentang lejitimet atau tidaknya Trump akan menyisakan persoalan politik berkepanjangan di AS. Sudah banyak ilmuwan dan pengamat politik memprediksi kepemimpinan Trump akan diwarnai aneka skandal. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu berkaca serius pada pengalaman AS mempertahankan bangunan demokrasi mereka.

Di negara demokrasi manapun, penolakan warga masyarakat terhadap kepemimpinan hasil sebuah sistem pemilihan kesepakatan bersama, hendaknya tidak perlu sampai menimbulkan niatan kurang baik untuk menggagalkan pemerintahan di tengah jalan. Pilihan menjadi negara demokratis dengan semangat pluralisme harus dikedepankan. Mekanisme perekrutan pemimpin dan pergantian sudah digariskan dalam aturan hukum tertinggi, yaitu konsitutusi.

Bila nilai demokrasi Indonesia menjadi komitmen, proses berikutnya adalah berkembang menjadi dewasa. Untuk menjadi dewasa, penegakan demokrasi memerlukan pelibatan segenap komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan bukan sebatas partisipasi dalam pemilu saja (Dahl 1971). Di saat yang sama, negara harus menjamin perlindungan terhadap keberagaman suara dan identitas warga negaranya. Disinilah arti demokrasi sesungguhnya, legitimasi disepakati sebagai proses penerimaan rakyat dan pemimpinnya.

New World Order di Bawah Kepemimpinan Trump

Hiruk pikuk pelantikan  Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 baru saja berakhir. Secara kenegaraan, Donald J. Trump telah resmi mengikat sumpah sebagai presiden bagi segenap warga negara AS dengan kewajiban melayani, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi Amerika Serikat. Sampai disini, sudah selayaknyalah kita, bangsa Indonesia, sebagai bangsa beradab, menyampaikan selamat kepada pemimpin baru AS.

Pada titik ini, perdebatan publik AS tentang legitimasi Trump sebagai presiden terpilih haruslah berakhir, berganti dengan semangat menatap ke depan, penuh harapan akan wajah baru perpolitikan AS di bawah kepemimpinan Trump. Namun demikian, kontroversi seputar Trump tampaknya tidak akan berhenti begitu saja di ranah domestik. Begitu pula di ranah internasional, pelantikan Trump menjadi peringatan akan terjadinya pergeseran New World Order (tata dunia baru) melawan tatanan selama ini dipercaya oleh para pemimpin dunia.

Seperti apakah tata dunia baru yang Trump inginkan? Tulisan ini akan mengupas bagaimana pernyataan Trump terhadap berbagai isu di dunia menjelma menjadi strategi besar Trump tentang tata dunia baru.

Apa Itu Tata Dunia Baru?

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita singkirkan dulu hasrat mengaitkan tata dunia baru dengan teori konspirasi. Tata dunia baru yang dimaksud berhubungan dengan tata kelola pemerintahan global atau global governance. Perbincangan mengenai tata dunia baru versi Trump tak lepas dari konsep tata kelola pemerintahan global, mempertautkan berbagai bentuk kerja sama global antara aktor negara maupun non-negara dalam wadah organisasi internasional maupun pergerakan lintas batas internasional.

Secara konsep, ada beberapa landasan teoritis menaungi tata kelola global, yaitu: (1) terbangunnya arsitektur “world order” atau tata dunia; (2) penekanan peran negara dalam hubungan internasional; (3) penekanan peran agen melampaui kewenangan negara; (4) kemampuan beradaptasi, pertanggungjawaban, and legitimasi tata kelola global; dan (5) distribusi kekuasaan (Rosenau 1992).

Namun demikian, tata dunia baru saat ini, terkesan gagal menjaga keharmonisan antar pemangku kepentingan di ranah internasional. Friksi antar negara beserta aktor penyusunnya semakin menjadi. Terlebih, beroperasinya organisasi terorisme lintas batas negara, seperti ISIS, telah berhasil merontokkan legitimasi berbagai organisasi internasional seperti Masyarakat Eropa sampai PBB.

Di dalam pertemuan World Economic Forum, Davos, Switzerland, para pemimpin dunia tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran akan tata dunia baru macam apa yang mereka hadapi paska Brexit dan pelantikan Trump (Bremmer 2017).  Munculnya Trump menyebarkan semangat ultra nasionalisme di berbagai belahan dunia. Semangat ini merupakan bibit bagi merebaknya kembali pendekatan neorealisme (Mearsheimer 2001) yang ofensif bukan defensif dalam ranah kebijakan luar negeri AS terhadap negara lain.

Antisipasi Tata Dunia Baru Versi Trump

Memasuki babak baru administrasi pemerintahan Trump, berbagai spekulasi beredar tentang kebijakan luar negeri AS masa depan. Di dalam kampanye-nya, Trump selalu menyalahkan kebijakan soft diplomacy Obama sebagai pangkal kesemrawutan di Timur Tengah. Trump berkoar bahwa kebijakan luar negeri Obama telah membuat AS menjadi sasaran pengalihan masalah negara lain. Janji Trump, Makes America Great Again, bermaksud menjauhkan campur tangan AS dari persoalan negara lain dan fokus pada urusan domestik AS. Namun, apa benar seperti itu?

Terhitung beberapa pernyataan tentang kebijakan luar negeri Trump berlawanan dengan janjinya. Pertama, Trump tidak segan mengungkapkan keinginannya mendekati Kremlin. Kedua, Trump memprovokasi kebijakan One China Policy. Ketiga, Trump mempertanyakan kelayakan NATO karena dinilai tidak mampu berkontribusi melawan teror.

Trump memandang bahwa AS perlu menggandeng musuh bebuyutan, Rusia, demi mengatasi perang saudara di Timur Tengah. Hubungan AS dan Rusia secara historis sangatlah kompleks. Semenjak perang dingin sampai setelah kejatuhan Uni Soviet, administrasi pemerintahan sebelum Trump tidak pernah mempercayai niatan Rusia untuk menjalin hubungan baik. Trump menunjukan sebaliknya dengan memuji Rusia dan menunjuk, Rex Tillerson, petinggi Exxon memiliki kedekatan dengan Putin, Presiden Rusia, sebagai Menteri Luar Negeri AS. Trump tampaknya tidak memandang penting campur aduknya urusan bisnis dengan politik, asal tujuan menaklukan bahaya terorisme di Timur Tengah tercapai.

Permasalahan kebijakan satu China merupakan tonggak bersejarah pengakuan bagi kedaulatan China meliputi Taiwan. Di mata Trump, apapun harus bisa dinegosiasikan di atas meja. Tidak ada satupun kebijakan politik luar negeri, apalagi berkaitan dengan bisnis, tidak bisa dirubah. Pemerintah China bahkan sudah mengancam AS secara terbuka, apabila memang Trump memaksa mereka untuk merubah status Taiwan. Dengan kata lain, Trump sudah mencampuri urusan kedaulatan China.

Sikap menerjang semua aturan membawa Trump ke ranah tata kelola pemerintahan global, kali ini serangannya ditujukan pada organisasi keamanan internasional, NATO. Paska Perang Dunia II, NATO bertujuan untuk membendung pengaruh komunisme global. Setelah hancurnya kekuatan Uni Soviet, NATO seperti kehilangan misi. Organisasi internasional ini terlihat tidak mampu mengembangkan diri, seperti melawan bahaya terorisme. Trump berpandangan bahwa AS telah kehilangan banyak sumber pendanaan untuk menjaga kelangsungan NATO. Di saat Trump menyatakan AS tidak lagi menjadi polisi dunia, Trump berpandangan bahwa AS harus mendapatkan kompensasi atas kontribusi mereka terhadap negara lain (Debat Presiden AS Pertama 26/9/2016).

Kebijakan luar negeri Trump sangatlah ambigu, mengingat janji Trump, sekali lagi, menjauhkan AS dari persoalan negara lain, namun menempatkan AS sebagai penentu kebijakan. Bagi Trump, kebijakan luar negeri tidak menguntungkan AS secara finansial perlu dibuang jauh-jauh. Semua kepentingan bisa dinegosiasikan karena ia sesumbar sebagai dealmaker president. Organisasi Internasional tidak penting, terutama bila AS berkontribusi terlalu besar membiayai operasional organisasi-organisasi internasional semacam, PBB, World Bank, maupun NATO, tanpa mencapai yang diinginkan.

Dapat dibayangkan, wajah tata dunia baru versi Trump tidak akan sesederhana retorika kampanye menjauhkan campur tangan AS dari permasalahan negara lain. Trump tidak akan menjauhkan AS dengan negara lain ataupun organisasi internasional selama keberadaan mereka menguntungkan AS. Dengan kata lain, AS, di bawah kepemimpinan Trump, ingin menjadikan dirinya penentu arah kebijakan global yang berujung pada perubahan desain tata dunia baru. Persoalannya sekarang, apakah tata dunia baru Trump akan menjadikan dunia lebih damai atau tidak?

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Dilema Global Governance, Democratic Governance, dan Open Governance

Global Governance, Democratic Governance, dan Open Governance: Tinjauan Ilmiah dan Praktikal Dalam Memahami Proses Politik Kekinian

Global governance dan democratic governance, merupakan dua konsep berakar dari teori dalam ilmu International Relations (Hubungan Internasional atau HI). Kedua kata ini dipercaya merupakan jawaban atas kelemahan pendekatan tradisional dalam HI, yaitu antara lain realisme, neorealisme, neoliberal institutionalisme, constructivisme, dan pluralism beserta turunannya.

Pendekatan realisme berpandangan bahwa negara adalah aktor utama dalam mendikte pola hubungan antara negara dimana negara kuat mendominasi negara lemah. Pendekatan ini tidak percaya dengan kerjasama antara negara dalam wadah organisasi internasional semacam PBB, ASEAN, MERCOSUR, dllnya. Dunia akan selalu berada dalam keadaan anarkis, sehingga kehadiran negara kuat semacam Great Powers (Jerman, Perancis, Austro-Hungaria, Rusia, dan Inggris) pada PD I, AS pasca kejatuhan Uni Soviet, merupakan pra-syarat guna menjamin stabilnya sistem politik internasional di bawah pimpinan satu dominasi kekuatan individu negara tertentu. Individu pada prinsipnya akan selalu berorientasi untuk menolong dirinya sendiri tanpa mempedulikan yang lain (Morgenthau 1985). Dengan demikian, hubungan antara negara akan selalu didikte oleh negara kuat sehingga kerjasama antara negara mustahil.

Pendekatan realisme mendapatkan pertentangan keras terutama dari Presiden Wodrow Wilson (1913-1921) dari Amerika Serikat, ketika beliau mengusulkan pembentukan Liga Bangsa-bangsa (League of Nations) guna meredam potensi pecahnya PD II setelah PD I (Carr 1946). Kegagalan League of Nations melahirkan pendekatan berikutnya yaitu neorealisme (Waltz 1959, 1979).  Hampir mirip dengan pendahulunya, realisme, neorealisme memahami hubungan antara negara di dunia dilandasi atas anarkisme (tanpa hirarki), namun memungkinkan terjadinya kerjasama berdasarkan kepentingan militer dan pertahanan.

Bedanya pendekatan neorealisme dengan pendahulunya realisme terletak pada pandangannya bahwa sistem internasional anarkis mempengaruhi tata hubungan antara negara-negara di dunia yang akhirnya mempengaruhi perilaku aktor-aktor egoistik di dalam individu negara. Pendekatan neorealisme ibarat bola biliar (Hobson 2000), satu bola membentur bola satu yang akan membentur juga bola lainnya. Oleh karena itu, tidak seperti realisme yang sama sekali alergi dengan kerjasama antara negara, neorealisme masih memungkinkan ruang terjadinya hubungan bilateral atau multilateral di bidang militer dan pertahanan, misalnya OSCE, NATO, ketimbang ekonomi. Namun perlu digarisbawahi, bahwa akar neorealisme sejatinya adalah realisme sehingga kekuatan individu negara tetap merupakan komponen utama menentukan world order atau tata dunia.

Neoliberal institutionalisme, perlu dibedakan dengan neoliberalisme dalam ekonomi politik, merupakan pendekatan yang menekankan kerjasama multinasional setelah gagalnya hegemoni kekuasaaan, semisal di era kekuasaan unipolar pimpinan Amerika paska kejatuhan Uni Soviet 1989 (Keohane and Nye 2000). Oleh karena periaku negara-negara beserta aktor negara sukar diprediksi mengingat perilaku mereka diatur oleh hukum Hobessian, maka diciptakanlah wadah kerjasama antar negara seperti halnya organisasi international seperti PBB, World Bank, IMF, UNDP, UNESCO dan lainnya, dikenal sebagai rejim internasional (Rosenau 1992). Organisasi-organisasi tersebut mewadahi berbagai isu internasional fokus pada kemampuan institusi bertindak sebagai agen di bawah naungan kesepakatan anggota tentang prosedur, norma, dan konvensi di bidang ekonomi politik (Hall et al. 1996). Neoliberal institusionalisme berpendapat bahwa kerjasama internasional memungkinkan karena sistem internasional tidaklah anarkis mengingat sistem internasional mempengaruhi bagaimana individu negara akan berperilaku, bukan sebaliknya.

Sedangkan constructivisme merupakan pendekatan HI berorientasi pada norma-norma mengatur hubungan internasional (Wendt 1992; Ruggie 1998a, 1998b) sebagai jawaban atas kelemahan pendekatan terpusat pada negara atau state (realisme, neoliberalisme, dan neoliberal institutionalisme). Norma-norma selalu berevolusi berdasarkan perkembangan hubungan antara negara berpengaruh pada terbentuknya identitas, kepentingan antar aktor. Evolusi identitas dan ide ini akan menentukan bagaimana kepentingan antar negara terbentuk. Pendekatan ini mempercayai bahwa hubungan antara perilaku negara (state) berikut aktor negara (state actor) diatur berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah disepakati para pemain (players) dalam hubungan internasional.

Sebagai contoh, norma mengenai human rights (Finnemore 1996) berevolusi mulai dari masa kolonial yang permisif pada perbudakan, sampai paska kolonial dimana negara menganut perbudakan akan dihujat bahkan dijatuhkan sangsi oleh hukum internasional. Norma lainnya seperti intervensi militer internasional terhadap bencana kemanusian semacam genosida (Finnemore 1996), begitu juga dengan norma pemberantasan korupsi negara-negara demokratis di dunia merupakan subyek pengaruh organisasi internasional (Grigorescu 2003).

Pendekatan berikutnya, pluralisme antara lain termasuk di dalamnya liberalisme mengutamakan anggota masyarakat, kelompok kepentingan, dan institusi-institusi pemerintahan domestik dalam satu negara untuk memutuskan sikap aktor negara mengambil keputusan terkait hubungan internasional satu negara dengan lainnya (Turner 1998; O’Brien et al 2000; Strange 1996). Termasuk di dalam pendekatan liberalisme adalah democratic peace theory yang memahami dikotomi negara demokrasi (democratic dyads) dimana hubungan antara dua negara demokrasi dilandasi prinsip damai dan hubungan antara negara demokrasi dengan negara non-demokrasi potensial melahirkan peperangan.

Melihat kegagalan pendekatan tradisional HI menganalisis pola hubungan global antara negara terutama menengahi bencana global peperangan melibatkan multi-negara, multi-aktor negara, bahkan, multi-organisasi dan aktor  non-negara beroperasi di luar batas negara, para ilmuwan HI menawarkan konsep global governance mengedepankan kesepakatan antara negara-negara untuk mematuhi norma, kaidah, aturan berperilaku dalam satu payung organisasi internasional (Mansbach et al. 1996) semisal, Masyarakat Uni Eropa. Konsep global governance berkembang menjadi pendekatan mengatasi berbagai pendekatan tradisional dalam HI (realisme, neorealisme, neoliberal institutionalisme, constructivisme, dan pluralisme).

Global governance merupakan konsep lintas pendekatan dalam HI menjelaskan tata cara pemerintahan dimana negara-negara saling berhubungan dalam satu aturan global.  Konsep ini melampaui pendekatan tradisional HI sebelumnya karena peran individu negara telah berubah, lebih menekankan berkembangnya kepentingan peran agen di atas dan di bawah negara. Pendekatan tradisional HI tidak dapat menjawab fenomena global hubungan antar negara, sehingga diperlukan satu konsep lintas pendekatan melampaui keterbatasan penjelasan teoritis masing-masing pendekatan terutama dalam hal menjelaskan konsep “power, order, norms, and change in the world order” (Lennox 2008).

 Era globalisasi menghubungkan individu negara, aktor negara, maupun di luar negara dalam berbagai ragam kepentingan, mulai dari politik, ekonomi, sampai tahapan ide. Nah, hubungan tersebut semakin cepat terjalin mengingat jasa teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, kemunculan berbagai organisasi internasional semisal World Bank, IMF, mengatasi berbagai kepentingan individu negara, aktor negara, telah mewadahi berbagai kepentingan dari organisasi-organisasi trans-nasional, NGOs, dan lainnya. Dalam hal ini, kepentingan aktor pelaku dalam maupun luar negara sudah begitu menyatunya dalam sistem global.

Dengan demikian, kepentingan bersatu pada dalam sistem global ini memberikan ruang bagi terbentuknya sentra-sentra politik pemerintahan melampaui batas kemampuan individu negara (O’Brien et al. 2000). Kemunculan lembaga-lembaga membawahi kepentingan ekonomi, seperti liberalisasi perdagangan, tidak terikat oleh satu aturan negara, merupakan perlambang “governance without government” (Rosenau 1992) menggeser pendekatan negara statis menuju integrasi.

Singkat kata dalam konsep global governance, terdapat beberapa landasan teoritis sebagai komponen penyusun utama sebagai berikut: (1) terbangunnya arsitektur “world order” atau tata dunia; (2) penekanan peran negara dalam hubungan internasional; (3) penekanan peran agen melampaui kewenangan negara; (4) kemampuan beradaptasi, pertanggungjawaban, and legitimasi dari global governance; dan (5) distribusi kekuasaan.

Masing-masing pendekatan tradisional HI memberikan kontribusi terhadap landasan teoritis penyusun global governance. Pertama, global governance memahami bahwa global order atau tata global sejatinya anarkis. Namun anarki disini bukan seperti digambarkan para realis ataupun neorealis, karena anarki menurut pengusung global governance merupakan sistem tata urutan yang dikonstruksi berdasarkan pertukaran ide dan pandangan berbagai aktor dan kepentingan (Waltz 1998). Global governance menyusun tata urutan berlapis-lapis dalam suatu sistem kompleks melibatkan sistem ketergantungan atau antar ketergantungan ide, kepentingan, lembaga, aktor, pergerakan, dan hubungan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertuju.

Kedua, global governance memandang bahwa negara merupakan aktor aktif dan kritis dalam menyusun tata dunia. Posisi negara adalah dominan, namun peran mereka akan selalu berubah seiring perjalanan waktu seperti halnya dipercayai oleh pendekatan constructivism.

Ketiga, global governance melibatkan peran agen di atas atau di bawah negara yang beroperasi di lingkup internasional. Sebagai contoh, NGOs dan pergerakan internasional melawan korupsi atau penindasan hak asasi manusia akan menciptakan norma baru mendesak organisasi internasional dan aktor-aktor negara untuk merubah tata acara kerja mereka. Pelibatan aktor-aktor dan organisasi di luar batas kewenangan negara sedikit banyaknya dipengaruhi pendekatan liberalism dalam payung pluralisme.

Keempat, sistem global governance berubah dan beradaptasi seiring dengan waktu. Oleh karena itu, akuntabilitas dan legitimasi sistem ini sangatlah dipengaruhi oleh aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan berpengaruh terhadap keberadaan masing-masing aktor. Pendekatan global governance ini banyak dipengaruhi oleh pendekatan constructivism. Terakhir, berbeda halnya dengan realisme, neorealisme, dan neoiberal institutionalisme yang masing-masing berorientasi pada kekuatan militer pertahanan dan ekonomi, global governance berpandangan bahwa kekuatan atau power merupakan hasil konstruksi sosial. Kekuatan relatif aktor dan distribusinya akan sangat bergantung dari kepentingan siapa yang akan dilayani dalam tata global dan selalu akan berubah seiring dengan waktu.

Melihat begitu luasnya cakupan konsep global governance, pemerintahan tanpa pemerintah “governance without government” (Rosenau 1992) dapat kita pahami bila kita memahami konsep global order atau tata global. Tata global melibatkan berbagai tata hubungan berikut dengan polanya antara berbagai wilayah, hubungan internasional, pergerakan sosial, dan organisasi swasta yang berkecimpung dalam lingkup internasional. Tata global diatur melalui keempat prinsip global governance akan memberikan peluang kerja sama lebih baik antara negara, aktor lintas negara dan non-negara. Kerjasama internasional atau transnational advocacy network bergerak dalam isu penegakan hukum antara lain kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran hak asasi manusia (Keck Sikkink 2012) merupakan salah satu bentuk kerjasama global governance.

Namun demikian, konsep global governance belum sepenuhnya bisa dibuktikan dari segi keefektifannya, karena terdapatnya pertentangan terus menerus antara negara, pemain, dan agen lintas negara.

Democratic Governance dan Open Governance

 Setelah memahami landasan teoritis global governance, tentunya pemahaman tentang democratic governance akan lebih mudah mengingat konsep tersebut mensyaratkan kesepakatan antara berbagai macam pemangku kepentingan internasional tentang bagaimana tata cara pemerintahan dunia diatur berdasarkan prinsip-prinsip, norma, aturan demokratis. Proses penyelenggaraan tata pemerintahan demokratis akan melahirkan lembaga-lembaga dan proses responsif terhadap kebutuhan masyarakat global pada umumnya (Franck 1992).

Sebagai contoh, lembaga-lembaga seperti OSCE, UNDP akan selalu mendefinisikan program kerja di negara miskin berkembang atas dasar prinsip-prinsip demokrasi seperti menguatkan lembaga pemilihan umum dan perwakilan, mempromosikan lembaga peradilan, adminisrasi publik, demi memperbaiki kemampuan mereka menyelenggarakan layanan publik dasar.

Di luar diskusi teoritis demokrasi dalam literatur comparative politics menekankan terhadap perbandingan sistem politik nasional dari satu negara ke negara lainnya, democratic governance dalam konteks literatur HI menekankan pada prinsip akuntabilitas dan legitimasi dari proses politik hasil kesepakatan internasional. Namun demikian, pertentangan terjadi ketika democratic governance sebagai kesepakatan sebagian besar pemangku kepentingan akan bertentangan dengan kesepakatan dibentuk oleh satu negara bersama dengan rakyat penyusunnya. Di sini, masalah legitimasi domestik akan bersinggungan dengan legitimasi internasional.

Sebagai contoh, hak penentuan nasib sendiri (self-determination) berakar dari konsep demokrasi paling purba, selain kebebasan berekspresi dan hak memilih. Namun ketika penerapan self-determination, misalnya menengahi pertentangan antara bangsa Palestina dan Israel via perjanjian Oslo, ternyata menemui kegagalan. Solusi ditawarkan PBB didukung oleh pihak Amerika Serikat untuk menempuh two-state solution menemui persoalan legitimasi. Persoalan legitimasi timbul mengingat pihak Israel, didukung sepenuhnya oleh warga negaranya, sangat menentang solusi tersebut. Disini dapat kita lihat terdapat permasalah mendasar tentang legitimasi dalam democratic governance, terutama pertentangan antara penerapan proses demokrasi domestik suatu negara dan democratic governance lintas kepentingan.

Berbeda dengan democratic governance, open governance merupakan konsep melampaui kaidah pemerintahan dari hanya sekedar tata hubungan antara pemerintah (pemimpin, lembaga pemerintah) dengan warga negara, interaksi dan pola pengambilan keputusan semata. Dalam open governance, terdapat tiga komponen utama, yaitu “rights, institutions and policies, and tools” (Transparency International 2017).

Sejarah lahirnya open governance, mungkin bisa ditelusuri dari ide mengenai transparansi dan akses publik terhadap informasi pemerintah. Revolusi print capitalism (Anderson 1983) memunculkan era Reformasi Eropa. Perkembangan pesat informasi dapat diakses melalui koran, buku, dan tulisan telah mampu menyebarkan semangat berujung pada Enlightenment (pencerahan) di abad ke-17 dan ke-18 di Eropa (opensource.com 2017). Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak dapat dibendung. Arus pertukaran informasi demikian pesat, memaksa setiap pemerintahan, terutama menganut ideologi demokrasi, untuk membuka diri terhadap masukan para pemangku kepentingan, seperti warga negara, swasta, dan lainnya di lingkup domestik maupun internasional.

Lahirnya open governance, tidak terlepas dari gerakan reformasi pemerintahan di tahun 50 dan 60an melahirkan “sunshinelaws atau aturan kebebasan informasi. Aturan ini lahir di daratan Eropa bertujuan untuk membangun budaya pemerintahan transparan, aksesibel, dan akuntabel. Semenjak itu, berbagai negara di belahan dunia telah mengadopsi aturan serupa di dalam hukum pemerintahan terutama mengantisipasi derasnya laju informasi via internet.

Sejak internet meng-global, definisi open government menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Definisi open government menjadi lebih sempit tertuju pada penggunaan teknologi secara kolaboratif untuk membangun satu landasan dimana pemerintah dan individu bisa bekerja sama meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan pemerintah.

Di dalam open governance, transparansi informasi beserta aksesnya akan melibatkan para pengambil keputusan level domestik (pemerintah) untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip democratik governance seperti kebebasan berpendapat atau kebebasan memilih (contoh, berafiliasi dengan partai politik). Pola pengambilan keputusan dalam open governance memaksa pemerintah untuk selalu berkolaborasi, menjalin jejaring dengan pihak di bawah (domestic), ataupun di atas (internasional), yang mungkin terorganisir dalam satu lingkup organisasi pemerintah, non-pemerintah, ataupun pergerakan (movement).

Di sinilah letak singgungan antara landasan teoritis global governance, democratic governance, dan open governance. Global governance menyediakan paradigma berpikir untuk mengantisipasi perkembangan global membutuhkan tata dunia baru dengan melibatkan berbagai pendekatan dalam keilmuan HI. Namun demikian, global governance mempersyaratkan penerimaan (legitimasi) dari anggota-anggota penyusunnya untuk mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dalam mengatur hubungan antara pemerintah, rakyat, dan komponen pemangku kepentingan lain baik domestic maupun internasional. Sedangkan prinsip democratic governance di era keterbukaan informasi semakin mendesak pemerintah setiap negara untuk membuka diri dan informasi kepada publik. Open governance merupakan manifestasi kedua konsep, global governance dan democratic governance, dalam bentuk kerjasama melalui jejaring informasi global. Oleh karena itu, ketiga konsep tersebut dapat dijabarkan secara terpisah menurut epistemologi keilmuannya, namun dapat juga dipandang sebagai satu kesatuan konsep saling dukung mendukung.

Proses Politik dalam Perspektif Domestik dan Global

Di dalam proses politik, ketiga konsep global governance, democratic governance, dan open government memiliki dampak masing-masing, terutama dalam lingkup domestik dan internasional.

Pertama, penerimaan terhadap konsep global governance tentu akan memaksa individu negara beserta aktornya untuk menerima keterlibatan aktor lain di luar institusi negara. Di dalam lingkup domestik, para pemangku kepentingan terlibat dalam global governance seperti kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok penekan, kelompok kepentingan, masyarakat ekonomi swasta, akan turut serta dalam pengambilan keputusan politik.

Konsekuensinya, pemerintahan dalam satu negara harus membuka diri dan meraih para pemangku kepentingan lain dalam membahas agenda-agenda pemerintahan bersinggungan dengan mereka. Letak permasalahan akan muncul, ketika pengambilan keputusan dead locked (tersumbat) karena terdapatnya perbedaan persepsi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lain yang sulit diputuskan sehingga menghambat jalannya pemerintahan. Hambatan dalam jalannya pemerintahan akan menghambat pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat terhaambat berakibat menurunnya legitimasi pemerintah. Sebagai contoh, kecenderungan pemerintah Jokowi untuk mengantisipasi gangguan dalam menjalankan pemerintahan “meniru” pola-pola pemerintahan Orde Baru, seperti penahanan para pelaku dugaan makar, tentu akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat akan komitmen pemerintahan dalam nilai-nilai demokrasi bila tidak diklarifikasi lebih lanjut oleh aparat kepolisian misalnya.

Di lingkup internasional, sebuah negara harus tunduk pada aturan internasional mengatur hubungan antara negara satu dengan lainnya, demikian juga dengan aktor lain di luar batas negara. Namun demikian, persoalan tata hubungan global lingkup internasional tidaklah mudah karena lagi-lagi masalah legitimasi akan muncul ketika kedaulatan satu negara terusik akibat tekanan masyarakat internasional. Legitimasi keputusan lembaga internasional misalnya dapat saja dipertanyakan karena melanggar kedaulatan negara anggotanya. Sebagai contoh, persoalan “petrus” ala Duterte, Presiden Filipina, menghabisi nyawa tersangka perdagangan narkotika, sangat mengganggu masyarakat internasional menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Namun demikian, Duterte seolah melawan masyarakat internasional, diwakili semisal Ban Ki Moon, sebagai Sekretaris Jenderal PBB, ataupun Obama, Presiden Amerika, sekalipun, dengan alasan mereka tidak punya hak mengganggu urusan kedaulatan negara Filipina.

Kedua, konsep democratic governance mengatur hubungan antara pemerintah dalam satu negara dengan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya berdasarkan prinsip demokratis seperti akuntabilitas dan kebebasan berpendapat misalnya. Namun demikian persoalan legitimasi juga akan muncul ketika keputusan pemerintah diambil ternyata tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Sebagai contoh: keputusan Kemenkeu, berdasarkan pertimbangan Polri, untuk menaikkan biaya administrasi pengurusan STNK dan dokumen kendaraan sampai 100% tentu saja mendapat tanggapan miring dari masyarakat luas. Untuk menghadapi gejolak ketidakpuasan masyarakat, pemerintah harus mampu menjelaskan dengan segala kemampuan dan saluran komunikasi yang ada sehingga masyarakat paham dan layananpun lancar.

Dalam lingkup internasional, democratic governance semestinya dapat menjadi satu konsep menaungi tata hubungan antar negara, organisasi, dan aktor-aktor penyusunnya. Sampai disini, konsep democratic governance menghadirkan nilai-nilai demokratis dapat diterima oleh negara-negara demokrasi. Namun, bagaimana halnya dengan negara-negara ataupun organisasi-organisasi lintas negara tidak berpandangan bahwa demokrasi merupakan nilai harus dijunjung tinggi. Beroperasinya organisasi lintas batas negara seperti ISIS tentu sangat menyulitkan konsep democratic governance mencapai tujuannya.

Ketiga, konsep open governance merupakan norma mewajibkan seluruh pemerintah di dunia, terutama pemerintah demokratis, membuka akses informasi dan transparansi terhadap publik. Teknologi internet memungkinkan open bidding mulai dari proyek pemerintah, sampai dengan penawaran jabatan tertentu dalam pemerintahan. Internet sudah mengubah wajah pemerintahan dari sifatnya kaku menjadi dinamis. Terbentuknya, kelompok-kelompok maupun organisasi-organisasi pengawas pemerintahan merupakan gejala umum terjadi di negara-negara mengedepankan open governance. Namun demikian, open governance dengan mengandalkan teknologi informasi di lingkup domestic dapat menjadi boomerang bagi pemerintahan. Seperti kasus pilpres baru-baru ini di Amerika Serikat, teknologi informasi informasi sedemikian handal ternyata memiliki cacat serius. Kasus penggunaan e-mail pribadi Hillary Clinton semasa menjabat sebagai Secretary of State di era Obama menjadi perdebatan serius terhadap kerahasiaan akses informasi dan persoalan transparansi.

Open governance di lingkup internasional tentu sangat baik untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang dengan mengikutsertakan berbagai komponen lintas batas negara. Namun demikian, persoalan akan muncul ketika arus informasi demikian derasnya seiring dengan kemampuan penguasaan teknologi untuk meretas dokumen-dokumen rahasia pemerintah. Kasus seperti Wikileaks, Edward Snowden, dan masih banyak lainnya membutuhkan perhatian dunia tentang bagaimana mencegah dampak buruk transparansi dan keterbukaan informasi mengganggu stabilitas satu negara.

Singkat kata, saat ini tampaknya terjadi pertentangan nilai-nilai antara para pendukung globalisasi dan nasionalisme. Pendukung globalisasi dikomandoi oleh lembaga-lembaga internasional menginginkan seluruh anggota penyusunnya untuk menjalin kerja sama berdasarkan kaidah dan aturan ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Namun, kecenderungan sekarang dimana negara-negara dan masyarakat di dunia semakin “meninggalkan demokrasi” demi memperjuangkan kedaulatan negara masing-masing telah menyuburkan ideologi populisme, bahkan di Amerika Serikat sekalipun, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ketiga konsep global tersebut.

Menjadi penting kiranya bagi kita untuk memahami bahwa konsep global governance, democratic governance, dan open governance sedang mengalami cobaan. Di tengah-tengah tren dunia mengadopsi semangat ultra-nasionalisme (contoh, Brexit, pilpres Amerika, Perancis, Hungaria, dll), konsep open governance memungkinkan terciptanya jalinan kerja sama antar pemerintah dan pemangku kepentingan di dalam negeri. Open governance memungkinkan pula bagi pemerintahan satu negara untuk menjalin kerja sama efektif dengan rakyatnya, maupun negara lain dan organisasi internasional.

Proteksionisme untuk beberapa urusan perlu mengingat kemampuan sumber daya setiap negara berbeda, namun mengisolasi diri dari pergaulan dunia tentulah hanya menciptakan masyarakat kerdil, jauh dari peradaban. Indonesia harus membuka diri dengan menerapkan open governance, namun perlu mewaspadai informasi seperti apa yang hendak dibuka mengingat kita belum bisa mengatakan diri kita mandiri dari eksploitasi asing. Penguatan sektor riil dengan nilai tambah untuk dijual ke manca negara disertai penegakan hukum kuat sangat diperlukan demi menjaga nilai kompetitif negara dan pemerintahan kita di mata global.

Referensi

Anderson, Benedict. 1983. Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. Verso Books.

Carr, Edward Hallett. 1946. “The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations.”

Finnemore, Martha. 1996.  “Constructing Norms of Humanitarian Intervention.” The culture of national security: Norms and identity in world politics: 153.

Franck, Thomas M. 1992. “The Emerging Right to Democratic Governance.” The American Journal of International Law 86 (1): 46–91. doi:10.2307/2203138.

Grigorescu, Alexandru. 2003. “International Organizations and Government Transparency: Linking The International And Domestic Realms.” International Studies Quarterly 47(4): 643-667.

Hall, Peter A. and Rosemary C. R. Taylor.  1996. “Political Science and the Three New Institutionalisms,” in Political Studies, XLIV: 936-957.

Hobson, John M. 2000. The State and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.

Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink. 2002. “Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics.” ResearchGate 51 (159): 89–101.

Keohane, Robert and Joseph Nye. 2000. “Realism and Complex Interdependence”.

Lennox, Victoria. 2008. “Conceptualising Global Governance in International Relations.” 2017. E-International Relations. Accessed January 6. http://www.e-ir.info/2008/10/03/conceptualising-global-governance-in-international-relations/.Mansbach, Richard, Yale Ferguson and Donald Labert. 1996. “Toward a New Conceptualisation of Global Politics”.

Morgenthau, Hans J.  1985. “Politics Among Nations, revised by Kenneth W. Thompson.” New York: KnOpt: 4-15.

Opensource.com. 2017. “What Is Open Government?” Accessed January 8. https://opensource.com/resources/open-government.

Rosenau, James. 1992. “Governance, Order and Change in World Politics”, in James N. Rosenau and Ernst-Ottawa Czempiel (eds.), Governance without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge University Press: 1-29.

Ruggie, J.G.1998a. “Constructing the World Polity”. London: Routledge.

______, J.G. 1998b. “What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarian and the Social Constructivist Challenge”. International Organisations 52(4): 855-885.

Strange, Susan. 1996. “The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy.”.Cambridge: Cambridge University Press.

Tranparency International UK. 2017. “Transparency International UK.” Accessed January 6. http://www.transparency.org.uk/our-work/uk-corruption/open-governance/.

Turner, Scott. 1998. “Global Civil Society, Anarchy and Governance: Assessing an Emerging Paradigm.”Journal of Peace Research 35(1):25-42.

Waltz, Kenneth N. 1959. Man, the State, and War: A Theoretical Analysis. Columbia University Press.

_____, Kenneth N, 1979. Theory of International Politics. Boston: McGraw-Hill.

_____, Kenneth. 1998. “Globalisation and Governance.” PS: Political Science and Politics 32 (4): 693-700.

Wendt, Alexander. 1992. “Anarchy is What States Make of It.” International Organisations 46(2).

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Pasca Pilpres Amerika Serikat Agustus 2016

Menyikapi Fenomena Trump

Saat tulisan ini dibuat, masih banyak masyarakat Amerika terbangun dari tidurnya dengan perasaan tidak menentu, menjumpai kenyataan bahwa mereka memasuki babak kehidupan baru di bawah kepemimpinan sosok kontroversial, Donald Trump. Hasil perhitungan electoral votes pilpres 8 Agustus 2016 kemarin menempatkan Donald Trump sebagai pemenang mengalahkan Hillary Clinton.

Walau perjalanan penentuan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat belumlah berakhir, tahapan electoral college sebagai tahapan akhir pemilihan presiden kerap membuat bingung para pemilih maupun pemerhati sistem pilpres Amerika. Sistem ini dinilai pincang karena tidak berpihak pada mayoritas rakyat pemilih.

Terlepas dari harapan mayoritas pemilih atau popular votes Amerika Serikat, pertanyaannya sekarang adalah, Siapakah para electors itu? Apa yang terjadi bila para electors mengikuti kehendak mayoritas rakyat Amerika menempatkan Hillary sebagai pemenang pilpres atas Trump? Di saat yang sama, apa yang terjadi bila para electors memilih berdasarkan sumpah setia mewakili suara rakyat melalui partai masing-masing? Disinilah letak perdebatan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan dalam sistem pilpres Amerika Serikat.

Demokrasi Langsung Vs. Demokrasi Perwakilan

Seperti kita ketahui bersama melalui sistem pilpres Indonesia, presiden dan wakil presiden ditetapkan berdasarkan suara rakyat terbanyak. Persoalan pilih memilih presiden dan wakilnya selesai sampai saat Komisi Pemilihan Umum menetapkan presiden dan wakil terpilih. Berbeda dengan Amerika Serikat, pemilihan presiden and wakil presiden tidak sesederhana kita bayangkan.

Sejatinya sistem electoral college diciptakan untuk mencegah terpilihnya pemimpin yang dapat didikte oleh mayoritas pemilih. Pemikiran sangat mendasar ini diawali dengan debat sengit antara peletak dasar konservatisme modern, pendukung demokrasi perwakilan, Edmund Burke melawan Thomas Paine, salah satu founding fathers Amerika, pendukung semangat liberal demokrasi. Pertentangan filosofis sebegitu hebat di awal berdirinya negara Amerika melahirkan sistem demokrasi perwakilan tidak langsung dalam memilih presiden, seperti diwarisi sistem electoral college Amerika Serikat sekarang.

Banyak dari masyarakat Amerika tidak sadar bahwa ketika mereka masuk bilik pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden, mereka juga memilih sederet nama electorates yang akan memilih presiden dan wakil presiden melalui electoral college. Electors adalah orang-orang terpilih jauh sebelum pilpres melalui mekanisme pemilihan dalam partai. Biasanya mereka adalah anggota partai ataupun pejabat partai tersumpah untuk setia terhadap pilihan partai masing-masing. Electors inilah penentu presiden dan wakil presiden untuk diumumkan awal tahun 2017 nanti.

Komposisi jumlah electors di setiap negara bagian berbeda-beda, menyesuaikan dengan komposisi anggota kongres, berjumlah total 538. Sesaat setelah pilpres berakhir, penetapan pemenang berdasarkan jumlah electoral votes terbanyak, di atas ambang batas 270 suara. Electoral votes secara otomatis menempatkan electors partai pemenang pilpres di negara bagian mewakili suara rakyat di electoral college. Sistem semacam ini menjadikan sistem pilpres Amerika sangat rumit.

Presiden Pilihan Siapa?

Presiden merupakan pemimpin rakyat, seharusnya dipilih oleh rakyat, bukan pilihan segelintir orang mewakili rakyat. Logika ini sangatlah masuk akal bila berpikir bahwa rakyat tahu segala hal tentang dirinya sampai pemerintahan. Namun rakyat sangatlah beragam, keinginan individu satu berbeda dengan individu lainnya.

Sayangnya, rakyat kebanyakan buta politik, miskin edukasi, dan lemah informasi, inilah kelemahan rentan manipulasi para kandidat presiden ketika masa kampanye pilpres kemarin. Sama sekali tidak aneh, kita melihat isu-isu murahan seperti pelecehan seksual dialamatkan pada diri Trump, begitu sebaliknya skandal e-mail Hillary tidak kunjung habisnya diangkat kubu Trump, hanya untuk meraih popularitas. Bagi para kandidat, substansi kampanye tidak menjadi penting karena politik demagog, asal mengikuti apa kata pemilih, lebih efektif mendatangkan suara bagi mereka.

Hasilnya, pilpres Amerika menjadi ajang politik memecah belah bangsa. Pemilih digerakkan memilih berdasarkan ketakutan akan keanekaragaman bukan kesatuan. Masyarakat pemilih Amerika sedemikian bingung dan frustasi melihat kondisi perpolitikan bangsanya sendiri. Ketakutan semakin menjadi ketika mereka tahu bahwa presiden terpilih berdasarkan electoral votes menimbulkan gelombang protes di berbagai penjuru Amerika Serikat.

Disini, pertentangan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan kembali relevan. Walaupun kemungkinan electoral college membalik keadaan sangatlah tipis, namun ini juga merupakan ujian bagi sistem demokrasi perwakilan di Amerika melawan kehendak mayoritas rakyatnya.

Pembelajaran Berharga

Kasus pilpres Amerika tahun ini mengulang persis kejadian sengketa pilpres tahun 2000. Ketika itu Al Gore, calon presiden Partai Demokrat, secara perhitungan popular votes, menang lebih dari 500 ribu suara atas George W. Bush. Namun, Bush dinyatakan sebagai pemenang karena jumlah electoral votes-nya di atas Al Gore. Pertentangan ini sampai berujung penghitungan kertas suara secara manual di negara bagian Florida. Walau akhirnya, Bush dinyatakan sebagai pemenang, masyarakat Amerika merasakan dampak kepincangan sistem pilpres mereka.

Begitu juga halnya dengan hasil pilpres sekarang, Hillary merupakan pemenang popular votes. Namun Trump ditetapkan sebagai presiden terpilih melalui jumlah electoral votes. Ironis sekali ketika presiden terpilih, selama kampanye, menghujat sistem pilpres Amerika, menyebutnya rigged atau tidak fair, namun Trump sendiri tidak berbuat apa-apa ketika dirinya terpilih menjadi presiden berdasarkan electoral votes.

Tidak ada cara lain bisa diperbuat masyarakat Amerika untuk merubah keadaan kecuali sabar menanti pemilu berikut sambil membenahi sistem pilpres, bila mungkin, atau meniru cara-cara primitif di negara-negara bergolak dalam perseteruan politik yang tentu memalukan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi penegakan demokrasi di kalangan masyarakat Amerika. Nilai-nilai demokrasi begitu mereka junjung tinggi, bahkan sebisa mungkin ditularkan ke segala penjuru mata angin, sedang menghadapi ujian luar biasa.

Pembelajaran penting bagi masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Bila seluruh masyarakat Amerika tidak dapat menerima presiden dan wakil presiden hasil penetapan electoral college dengan menggelar demonstrasi besar-besaran berujung kerusuhan, tentu hal ini dapat menjadikan demokrasi Amerika Serikat tak lebih seperti wajah demokrasi di negara berkembang seperti kita.

Alangkah sedihnya bila sistem demokrasi kita selama ini hancur karena ketidaksabaran sebagian pihak menunggu pilpres berikut. Seharusnya, potret demokrasi Amerika Serikat tercermin dari pilpres mereka dapat membuka mata kita semua, memikirkan kembali apa artinya kebersamaan dalam bernegara.

Kemenangan Trump, Duka Minoritas

(dimuat di Discover Bogor.com)

Saat tulisan ini diturunkan, saya bersama kaum minoritas tinggal di negeri Paman Sam, mengalami kekalutan luar biasa. Semenjak tanggal 8 November 2016, sosok kontroversial Donald Trump resmi menjadi pemenang pilpres sekaligus Presiden terpilih ke-45 Amerika Serikat. Walaupun dampak secara langsung belum saya rasakan, hati saya bersama segenap kaum minoritas ingin sekali membalik keadaan, melawan retorika dikriminatif  terhadap ras dan agama selama ini dilontarkan dari Trump dan tim kampanyenya.

Fenomena terpilihnya Trump merupakan kemunduran kehidupan berdemokrasi sekaligus nilai-nilai dijunjung tinggi masyarakat Amerika selama ini. Kehadiran Trump berhasil memecah belah bangsa Amerika dengan menebar teror, menciptakan ketakutan, ditujukan pada kaum minoritas.

Sebagai pelajar muslim menempuh pendidikan ilmu politik di Amerika, saya tak habis pikir bagaimana mungkin sosok Trump dapat meraup suara electoral votes demikian banyak, jauh melampaui Hillary. Padahal, saya menyaksikan Trump tidak lain sebagai perwajahan paling buruk seorang calon pemimpin, gemar menebar rasa benci, mengumbar kata-kata kotor, menyudutkan kaum minoritas, terutama imigran, perempuan, dan muslim.

Teror dan Diskriminasi Terhadap Minoritas

Sepanjang kampanye, Trump secara sengaja menyalahkan kaum muslim sebagai sumber terorisme di muka bumi, khususnya Amerika Serikat. Trump sesumbar untuk menutup akses masuk muslim, termasuk pengungsi, ke Amerika.  Pernyataan Trump mengundang gelombang aksi permusuhan terhadap kaum muslim tinggal di Amerika.

Sayangnya, berkali-kali kejadian bom bunuh diri, seperti kejadian di Boston marathon tahun 2013, penembakan masal di San Bernadino, California tahun 2015, menyisakan cerita pahit tentang keterlibatan pelaku beridentitas muslim. Masyarakat Amerika semakin termakan oleh kampanye diskriminatif Trump dengan melihat contoh di depan mata mereka.

Tak ayal, sehari setelah Trump terpilih sebagai presiden, gelombang aksi anti-Trump meledak di berbagai kota besar di Amerika. Terhitung, Kota New York, Chicago dimana saya tinggal, Boston, dan Seattle dipenuhi lautan manusia menolak Trump sebagai presiden. Bahkan, sampai tulisan dibuat, Kota Detroit sebagai salah satu kota dengan populasi penduduk muslim besar di Amerika harus menerima kenyataan pahit demonstrasi berujung kerusakan sarana publik.

Retorika diskriminasi Trump tidak terbendung, berbagai kasus white supremacist (supremasi kulit putih) dan islamophobia (ketakutan terhadap Islam) muncul ke permukaan. Kali ini, para pelaku tidak takut sama sekali akan jeratan hukum karena Trump sebagai presiden secara terbuka menyatakan “perang” terhadap muslim.

Media seperti Huffington Post menyoroti tindakan tidak bertanggung-jawab terhadap kaum muslim 48 jam setelah Trump dinyatakan sebagai presiden. Intimidasi secara verbal maupun fisik terhadap pelajar muslim perempuan berhijab di beberapa universitas terkemuka di Amerika, seperti di California, Illinois, Louisiana, dan New Mexico, tentu sangatlah memprihatikan

Walaupun website kampanye Trump sudah menghilangkan isu melarang masuknya muslim dari negara sarang teorisme, tindakan ini sudah sangat terlambat. Bukan tidak mungkin, hari-hari menjelang pelantikan Trump akan diwarnai gelombang ketidakpuasan masyarakat Amerika akan presiden barunya. Di hari-hari itulah, masyarakat Amerika mengalami ujian paling berat atas kehebatan demokrasi yang selalu disanjung dan dikampanyekan ke penjuru dunia. Bukan tidak mungkin, retorika kebencian Trump akan terus berlangsung menanti saat-saat terjadinya ledakan kemarahan masal.

Pembelajaran Bagi Kita

Pemberitaan tentang diskriminasi di Amerika seharusnya tidak terjadi, mengingat negara ini dibangun oleh para imigran.  Negara ini merupakan “melting pot” tempat dimana semua warna kulit, bahasa, dan kepercayaan memiliki hak sama untuk hidup bersama. Namun, cerita indah tentang keberagaman masyarakat Amerika mungkin sekarang bisa dibilang isapan jempol belaka.

Saya tidak habis pikir, bagaimana sebagian masyarakat Amerika memiliki pola pikir sempit, tidak senang dengan kedatangan “orang lain” dengan ras, agama, berbeda dengan mereka. Sejatinya, mereka adalah imigran, mengaku sebagai warga asli Amerika dengan membanggakan ras kulit putih dan agama Kristen Protestan. Mereka lupa, sejarah bumi Amerika bukanlah daerah kosong melompong tanpa penduduk, namun daerah berpenghuni, suku Indian, yang kemudian dirampas hak milik mereka terhadap bumi dan kekayaan alamnya. Alangkah tidak adil, apabila masyarakat mayoritas tersebut menolak kedatangan imigran lainnya dengan alasan sedemikian diskriminatif.

Saat ini, retorika Trump memberikan legitimasi bagi mayoritas untuk bertindak sesuka hati terhadap kaum minoritas. Trump adalah pemimpin yang sudah lama mereka harapkan. Terlepas dari hiruk pikuk pilpres di Amerika, kenyataan seperti ini mengingatkan saya terhadap apa yang sedang terjadi di tanah air.

Sebagai pelajar asing, beragama Islam, saya masuk dalam kategori minoritas. Saya sadar betul ancaman Trump, bila diwujudkan, akan berdampak pada saya dan kaum minoritas lainnya. Hal ini membuat saya berpikir, di Indonesia, dimana mayoritas penduduk beragama Islam, situasi perpecahan ditunggangi isu agama dan rasial terhadap etnis tionghoa di depan mata. Kengerian akan peristiwa 1998 semakin menjadi melihat lautan masa meneriakan semangat kebencian ditujukan kepada kaum minoritas terjadi pada demonstrasi besar-besaran kemarin.

Sampai disini, semangat kebencian menjadi tema bersama Amerika dan Indonesia, bahkan juga melanda di negara-negara lainnya seperti di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Saya tidak berhenti berpikir, mengapa kita, bangsa Indonesia, mau dipecah belah karena isu mayoritas melawan minoritas. Sebagai bagian dari mayoritas di negeri sendiri, saya merasakan betul derita hidup sebagai minoritas di bumi Amerika.

Status sebagai mayoritas bukan berarti bisa melakukan tindakan diskriminatif sesuka hati. Menjadi mayoritas membutuhkan kedewasaan, memberikan ruang bagi perbedaan. Semakin ruang tersebut dibuka, semakin kuat kesatuan sebuah bangsa terjalin. Rasanya, saya ingin sekali membayangkan bahwa kejadian pasca Trump ini tidak terjadi di depan mata saya. Namun, sayapun terhenyak mengingat peristiwa demonstrasi 4/11 berujung pertikaian tanpa akhir antar anak bangsa. Bangsa sebesar dan semaju Amerika ternyata sama saja dengan bangsa di negara berkembang seperti kita.

Oleh karena itu, saya kembali mengajak kita belajar dari pengalaman orang lain, hidup bersama tanpa permusuhan, karena masih banyak pekerjaan rumah kita ke depan, membangun negeri Indonesia.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Menyambut 100 Hari Pemerintahan Jokowi

MENCARI PIALANG NETRAL

(dimuat di Harian Kompas 4 Februari 2015)

Menyambut 100 hari pemerintahan Joko Widodo, ekonom kawakan Barclay Chief Asia Economist menyebutkan prestasi Jokowi cukup impresif melalui gebrakan pemerintah mencabut subsidi premium. Itu langkah luar biasa bagi presiden di awal pemerintahannya.

Lingkaran Survei Indonesia mengindikasikan merosotnya kepuasan publik atas kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi, terutama dalam penegakan hukum. Terlepas dari kemampuan Joko- wi memukau pihak asing, masalah domestik menderanya. Pertentangan KPK dan Polri mendorong publik mempertanyakan kemampuan Presiden menjaga kepercayaan masyarakat mengambil keputusan terkait hukum.

Presiden merupakan sosok sentral penentu arah kebijakan domestik ataupun luar negeri. Sentralitas itu perlu didukung berbagai pihak yang kompeten menduduki jabatan publik (para menteri atau orang dengan tugas khusus) yang bekerja demi memastikan kebijakan presiden berjalan sesuai dengan rencana.

Banyak pihak menyalahkan kekosongan peran Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan berakibat pada lemahnya Jokowi mengambil keputusan terkait kasus KPK-Polri. Tulisan ini adalah refleksi 100 hari pemerintahan Jokowi dengan membandingkan peran kepala staf kepresidenan di awal masa pemerintahan Obama dan Jokowi.

Obama-Jokowi

Dalam studi tentang bagaimana Obama mengambil keputusan, Pfinner (2011) menggarisbawahi pentingnya tiga faktor sebagai indikator keberhasilan: derajat sentralisasi figur presiden, tingkat keberagaman masukan terhadap presiden, dan ketersediaan pialang netral. Di awal periode pertama pemerintahannya, Obama memosisikan diri sebagai figur sentral pemerintahan. Seperti halnya pada sang pendahulu, Bush Jr, semua pengambilan keputusan terpusat pada presiden.

Belajar dari kesalahan Bush Jr yang kerap mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak kompeten dalam administrasi pemerintahannya, Obama memutuskan membuka ruang debat bagi anggota kabinet dan para pembantunya. Kelemahannya, Obama tak memiliki pialang yang bertanggung jawab memastikan orang-orang terlibat dalam perdebatan di depan presiden berjalan dinamis dan berimbang. Pengambilan keputusan kontroversial Obama dalam kasus pengiriman tentara AS ke Afganistan pada 2009 ditengarai karena sang kepala staf kepresidenan, Rahm Emanuel, Wali Kota Chicago sekarang kurang memainkan peran sebagai pialang netral.

Peran pialang netral sangat penting mengingat keterbatasan pengetahuan seorang presiden tentang latar para pembantunya dalam kabinet. Begitu pula seorang presiden belum tentu paham tingkat kepentingan orang- orang di lingkaran dalam istana. Seorang pialang netral bertugas menempatkan orang-orang berkompeten dengan peta kekuatan berimbang antara pro dan kontra untuk memberikan masukan kepada presiden. Dengan kata lain, kualitas keputusan seorang presiden dipengaruhi peran pialang netral. Persoalannya, siapakah pialang netral yang dimaksud dalam pemerintahan Jokowi?

Belajar dari administrasi pemerintahan Obama, Jokowi punya sosok Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang bertanggung jawab meringankan beban Jokowi dalam pengambilan keputusan. Secara garis besar, Peraturan Presiden 190/2014 menyebutkan tentang fungsi kepala staf unit kepresi- denan sebagai pemimpin unit dalam mendukung komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis kepada presiden dan wakil presiden.

Kasus KPK vs Polri hendaknya dapat jadi momentum bagi Luhut membuktikan diri piawai menjalankan fungsi strategisnya, bukan malah menjerumuskan Jokowi berjalan sendirian dalam mengambil keputusan. Seorang presiden memerlukan informasi akurat, apalagi terkait isu krusial yang berpotensi mengganggu stabilitas politik bangsa. Seperti halnya Rahm Emanuel dalam pemerintahan Obama, Luhut kurang memainkan posisinya selaku pialang netral. Mengapa Luhut bertindak sedemikian rupa?

Perlu dipahami, Luhut bukan pemain netral dalam politik. Sepanjang karier politiknya, jenderal bintang tiga (purnawirawan) ini sudah berkecimpung di era pemerintahan Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid. Sebagai lulusan Akmil (1970), pendidikan dan karier militer Luhut menonjol. Latar Luhut sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar (2008-2014) tentu memengaruhi ideologi politiknya saat menjadi pengarah tim sukses Jokowi-JK.

Luhut sangat berpengalaman menghadapi berbagai tipe kepemimpinan presiden. Kepiawaian Luhut menempatkan diri tentu berkontribusi terhadap kesintasannya (survival) dalam berbagai situasi politik pemerintahan. Begitu pula di masa pemerintahan Jokowi, Luhut mampu membaca situasi. Pilihan untuk tak berbuat banyak merupakan keputusan strategis seorang pribadi Luhut. Dengan begitu, eksistensi politiknya tetap terjaga.

Selaku seorang militer karier, Luhut paham silang sengkarut posisi TNI dan Polri dalam politik pemerintahan. Tak seperti Polri bertanggung jawab langsung kepada presiden, banyak pihak menganggap posisi TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Bagi seorang prajurit setia pada lembaganya, status kelembagaan Polri tentu membangunkan kembali egosektoral seorang Luhut membela TNI. Keterkaitan emosional Luhut atas institusi TNI bertambah kompleks dengan kesetiaan ideologisnya terhadap Golkar. Posisi dilematis Golkar dalam tubuh pemerintahan Jokowi sedikit banyak berkontribusi terhadap pelemahan fungsi Luhut memediasi berbagai kepentingan politik dalam isu KPK-Polri.

Kombinasi ketiga karakteristik itu membuat Luhut enggan berkecimpung lebih dalam memainkan peran sebagai pialang netral. Serangan publik terhadap lemahnya peran Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan belum tentu akan menolong Jokowi memutuskan perkara KPK-Polri.

Meski demikian, sebersit harapan tentu masih ada. Jokowi terpaksa harus memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan tanpa bantuan pialang netral. Keterbukaan Jokowi dalam mendengarkan saran dari kawan (Tim 9) dan lawan (Prabowo Subianto) merupakan sinyal positif memantapkan posisi Presiden sebagai pemain sentral politik. Harapan lebih lanjut, Jokowi perlu memikirkan ulang sosok Kepala Staf Kepresiden. Kalau sekadar memenuhi kontrak politik belaka, jadi bukan mencari sosok pialang netral, pilihan sekarang adalah konsekuensi politik. Itu harga mahal yang harus dibayar seorang Jokowi.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Menjelang Presiden dan Wakil Presiden RI ke-7

Dear All,

Rangkaian tulisan ini dibuat sebelum pengumuman hasil rekapitulasi surat suara final oleh KPU tanggal 22 Juli 2014.  Semoga tulisan ini menjadi saksi bagaimana perjalanan bangsa Indonesia  menuju konsolidasi demokrasi adalah niscaya bukan isapan jempol.  Selamat atas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Enjoy!!

IMG_1213

Memproyeksikan Kabinet Masa Depan

Saat-saat penentuan akan segera berakhir, rekapitulasi penghitungan suara capres-cawapres KPU hampir mendekati final. Pendataan surat suara C-1 mencapai 98,9% per tanggal 17 Juli 2014 menandakan sebentar lagi Bangsa Indonesia akan menjadi saksi siapa pemenang kompetisi demokrasi.

Walaupun hasil rekapitulasi surat suara masuk belum final, tampaknya peta koalisi akan mengalami pergeseran ke arah kubu dengan perolehan suara lebih unggul. Tak pelak, sinyalemen kencang berhembus bahwa Golkar, Demokrat, dan PPP mengubah arah dukungan mereka ke kubu seberang.

Melihat dinamika politik sedemikian cair, ada baiknya kedua kubu pasangan capres-cawapres menyiapkan orang-orang pilihan, parpol dan non-parpol, guna mengisi susunan kabinet koalisi mereka. Dalam hal ini, penentuan komposisi susunan kabinet sebelum pengumuman pemenang pilpres menjadi sangat krusial, mengingat dukungan parpol sewaktu-waktu berubah dengan cepat.

Sistem Presidensial dan Koalisi Kabinet

Berbeda dengan sistem parlementer, sistem pemerintahan presidensial sejatinya tidak memerlukan koalisi karena kekuasaan eksekutif terpusat pada figur presiden. Presiden tidak perlu membagi kekuasaan eksekutif pada anggota kabinet karena kepemimpinan tidak bersifat collegial atau bersama-sama.

Presiden terpilih bebas menentukan siapa saja anggota penyusun kabinetnya asalkan partai pengusungnya mencapai bilangan suara mayoritas dalam pileg. Permasalahan terjadi ketika pileg tidak menghasilkan parpol dengan suara mayoritas, seperti halnya terjadi dalam pemilu legislatif kita di Bulan April lalu.

Disinilah kelemahan sistem presidensial muncul, pasangan capres-cawapres terpilih harus mempertimbangkan betul-betul bagaimana menguatkan dukungan parpol mitra koalisi dalam kabinet maupun di parlemen nanti. Eksekutif memerlukan harmoni dukungan parpol dalam kabinet maupun parlemen guna melancarkan agenda penyusunan perundang-undangan.

Kerap kali terjadi, ketiadaan parpol meraup suara mayoritas menyebabkan penentuan susunan kabinet berdasarkan intuisi melanggengkan kekuasaan semata. Parpol mitra koalisi harus rela berbagi kursi dengan parpol menyatakan dukungan pasca pilpres. Akibatnya, susunan kabinet gemuk (oversized) dengan orang parpol ketimbang non-parpol.

Sebelum akhirnya susunan kabinet berakhir dengan bagi-bagi kursi belaka, perlu kiranya masing-masing kubu capres-cawapres memperhatikan proporsionalitas parpol penyusun koalisi orisinil, sebelum mengakomodasi migrasi parpol non-koalisi dalam penyusunan kabinet.

Komposisi Kabinet Koalisi Proporsional Pasca Pilpres

Terlepas dari Deklarasi “Koalisi Permanen” Prabowo-Hatta 14 Juli lalu dan konsistennya pernyataan Jokowi tentang “Koalisi Tanpa Syarat,” kenyataan tidak adanya parpol dengan suara mayoritas akan memaksa koalisi parpol dalam kabinet pada pembagian jatah kursi. Salah satu cara paling fair menyusun koalisi kabinet adalah dengan melalui perhitungan proporsi perolehan suara parpol mitra koalisi di pemilu legislatif.

Merujuk hasil perhitungan pileg resmi KPU, kubu Jokowi-JK dengan mitra koalisinya memperoleh suara berturut-turut: PDIP 18.95%, Partai Kebangkitan Bangsa 9.04%, Partai NasDem 6.72%, dan Partai Hati Nurani Rakyat 5.26%, menyusun total 39.97% suara parlemen. Katakanlah sesuai janji Jokowi bahwa kabinet akan diisi lebih banyak profesional, maka komposisi partai dan non-partai dalam kabinet paling tidak 40:60. Dari 32 jabatan kementerian tersedia, parpol akan memperebutkan kira-kira 12 kursi menteri terbagi sesuai proporsi perolehan suara pileg, PDIP 6, PKB 3, NasDem 2, dan Hanura 1 kursi.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa Jokowi dan PDIP, sebagai parpol pengusung utama pasangan capres-cawapres, berjanji untuk tidak membagi-bagi kursi menteri. Hal ini akan sangat menyulitkan posisi Jokowi-JK ke depan karena dukungan parpol dalam eksekutif maupun legislatif sangat tergantung bagaimana pasangan tersebut mengakomodasi kepentingan parpol dalam kabinet.

Sementara dari kubu Prabowo-Hatta melalui mitra koalisi parpol berturut-turut memperoleh suara: Gerindra 11.81%, Golkar 14.75%, Demokrat 10.19%, PAN 7.59%, PKS 6.79%, dan PPP 6.53% menguasi sebesar 49.88% suara legislatif. Anggaplah koalisi permanen utuh seperti apa adanya pasca pilpres, maka perbandingan komposisi parpol dan non-parpol dalam kabinet diperkirakan 20:80. Kader parpol mitra koalisi akan memperebutkan 25 dari 32 jatah menteri dengan perkiraan Gerindra 5, Golkar 7, Demokrat 4, PKS 3, PAN 3, dan PPP 3 kursi.

Tentu dengan catatan, Gerindra sebagai partai utama pengusung capres-cawapres harus mengijinkan mitra koalisi lain memiliki kursi lebih dari dirinya. Banyaknya parpol mitra koalisi akan menyebabkan kabinet rentan perpecahan bila pembagian kursi tidak proporsional.

 Mengingat perhitungan kasar di atas dibuat berdasarkan hasil perolehan suara parpol semasa pileg, bukan berdasarkan peta koalisi parpol pasca pilpres, maka tugas capres-cawapres terpilih kelak akan lebih berat mengatasi limpahan dukungan parpol yang gagal meraup keuntungan politik dari pihak kalah.

Agaknya, kita tidak perlu berandai-andai bahwa koalisi kabinet capres-cawapres pemenang pilpres akan mampu bertahan tanpa mekanisme pembagian jatah kursi. Seandainyapun terjadi, besar kemungkinan kabinet non-transaksional sulit bertahan. Pembagian jatah kursi kabinet secara proporsional merupakan jawaban paling rasional setidaknya di awal masa pemerintahan presiden-wapres terpilih nanti.

Memproyeksikan Kabinet Masa Depan New pdf

Memimpikan Capres-Cawapres Unggulan

Di tengah-tengah perdebatan mengenai pilihan pasangan capres-cawapres, terlintas di dalam pikiran mengapa kita harus dihadapkan pada pilihan sulit antara nomor 1 atau 2?

Terlepas dari figur cawapres, kedua capres memiliki kelebihan, namun juga memiliki kelemahan. Entah itu disebabkan oleh tim kampanye kedua calon kurang giat menggali akar persoalan bangsa ini atau kedua capres terlampau berorientasi pada gaya orasi mereka masing-masing. Singkat kata, kedua capres belum sepenuhnya menampakan figur pemimpin Indonesia unggulan.

Sejujurnya terlepas dari latar belakang para capres, baik pilihan nomor 1 atau 2 menawarkan kombinasi model kepemimpinan Indonesia ke depan. Bangsa besar ini butuh pemimpin visioner, tegas, sekaligus terbukti mampu bekerja demi kepentingan rakIMG_0568yat.

Tidak ada satu keraguanpun akan komitmen kedua capres. Namun seandainya diperbolehkan untuk berangan-angan, capres-cawapres unggulan merupakan kombinasi karakter di atas.

Menelisik kualitas Prabowo, terlihat model pemimpin visioner dan tegas ada pada dirinya. Beliau mampu beretorika dengan baik, penuh semangat, menawarkan ide-ide bernuansa nasionalisme seperti penolakan terhadap intervensi asing.

Sedangkan Jokowi, sedari awal sudah menegaskan bahwa model kepemimpinannya tidak asal bicara abstrak, namun menekankan pada efisiensi kerja dengan membangun sistem. Beberapa tawaran seperti Kartu Sehat dan Kartu Pintar merupakan jawaban atas persoalan lemahnya kualitas sumber daya manusia bangsa ini.

Pemimipin Politik Unggulan = Pemimpin Kharismatik+Pragmatis

Pemimpin politik berbeda dengan eksekutif perusahaan, manajer di sektor swasta ataupun publik , ataupun pemimpin dalam hirarki militer. Mereka memiliki legitimasi dan kewenangan kuat karena diberikan mandat oleh rakyat melalui pemilihan umum. Oleh karenanya setelah terpilih, mereka dapat mengeluarkan kebijakan mengatasnamakan rakyat (Morrell dan Hartley, 2006).

Pemimpin politik unggulan diharapkan mengusung amanat rakyat dan mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan perlindungan, terutama generasi bangsa selanjutnya tanpa pilah-pilih. Sesungguhnya inilah tugas berat seorang pemimpin politik unggulan, menyatukan antara harapan dan kenyataan.

Prabowo jauh-jauh hari mencirikan dirinya lekat dengan kepemimpinan kharismatik ataupun transformasional. Pemimpin kharismatik mampu menggerakan pengikutnya dengan dorongan kuat karakter pribadi sang pemimpin (House dan Baetz, 1979). Tampilan tegas beliau identik dengan karakter Soekarno, founding father kita. Begitupula gaya orasi Prabowo mengedepankan visi bangsa ke depan.

Sedangkan Jokowi, lebih mencirikan gaya kepemimpinan pragmatis. Kepemimpinan pragmatis mengedepankan kemampuan individu pemimpin mengatasi permasalahan organisasi (Connely et al., 2000). Pemimpin seperti ini terbiasa mengatasi permasalahan didasari atas sensitivitas menilai pola hubungan sosial masyarakat sehari-hari (Mumford dan Van Doorn, 2001). Oleh karena itu, Jokowi terbiasa dengan “blusukan” terlihat lebih sigap menawarkan solusi praktis terhadap persoalan dalam masyarakat.

Membaca peta kekuatan dan kelemahan para capres kita, alangkah idealnya bila kepemimpinan kharismatik dan pragmatis dapat disatukan. Walaupun ini sekedar angan-angan, pilihan sekarang hanyalah memecah belah konstituen menjadi dua kutub berlawanan. Besarnya rentang jumlah swing voters, mulai dari 14% (Populi Center, 2014) sampai dengan 41,4% (LSI 2014) dalam survei bulan Mei lalu menandakan bahwa banyak pemilih ragu akan pilihannya.

Selengkapnya Capres dan Cawapres Unggulan  pdf

Koalisi Non-Kompromistis: Melawan Adab Sistem Pemilu Perwakilan Berimbang

IMG_1414Di penghujung tengat waktu pengumuman hasil pemilu, akhirnya KPU berhasil menetapkan partai-partai pemenang pemilu. Terlepas dari polemik seputar verifikasi hasil pemilu di berbagai daerah, patut rasanya kita menyampaikan penghargaan terhadap KPU atas jerih payah usahanya mengantarkan segenap bangsa Indonesia menuju ajang pemilihan presiden.

Pemilu kali ini menghasilkan tiga parpol peraih dukungan terbanyak, yaitu PDI-P dengan 18,20%, Golkar 15,05% dan Gerindra 12,09% (Populicenter.org 2014). Berkaitan dengan pencapresan, ketiga parpol ini sudah menetapkan jagoannya, bahkan jauh hari, untuk dicalonkan sebagai pemimpin bangsa besar ini kelak.

Berbeda halnya dengan pola dengan sistem pemilu legislatif 2009 dengan Partai Demokrat mendominasi perolehan suara, kenyataaan tidak adanya parpol menembus ambang batas pencapresan 20% kursi legislatif dan 25% suara nasional, memaksa parpol merapatkan dukungan terhadap dua parpol.

Di tengah spekulasi akan pasangan capres-cawapres paling kuat menarik dukungan parpol dan suara pemilih, mengerucutnya kontestasi politik pada dua kutub, PDI-P dan Gerindra, sesungguhnya merupakan fenomena menarik untuk ditelisik. Kontestasi kedua parpol dalam pemilu Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada ketangguhan teori sistem pemilu perwakilan berimbang atau dikenal sebagai Proportional Representation (PR).

Selengkapnya Koalisi Non Kompromistis pdf

Kemana Pemilih Cerdas Indonesia?

Pemilih Indonesia sudah banyak yang cerdas, paling tidak itulah komentar lugu seorang debutan baru di panggung politik, Angel Lelga, dalam sebuah acara Talk Show di salah satu saluran televis nasional beberapa waktu lalu. Pelabelan pemilih “cerdas,” ibarat latah, kerap meluncur dari mulut tokoh partai politik terutama menjelang pemilu. Target mereka jelas yaitu memikat pemilih dengan pujian agar elektabilitas mereka terdongkrak tentunya.

Berkaca pada literatur American Politics, pemilih di negeri tempat lahirnya demokrasi tersebut saja seringkali diasumsikan tidak memiliki pengetahuan politik cukup untuk menuntut pertanggungjawaban wakil rakyatnya dalam pemilu (Fearon, 1999). Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh para wakil rakyat untuk mengambil keputusan di luar keinginan pemilih mereka, karena para pemilih tidak akan tahu apa yang mereka perbuat.

Pertanyaannya, bila demikian halnya di Amerika, bagaimana kondisi pemilih kita di Indonesia sekarang? Apakah klaim pemilih Indonesia memang se”cerdas” disampaikan para wakil rakyat tersebut?

Selengkapnya Kemana Pemilih Cerdas

5 Comments

Filed under Uncategorized

Chicago 2013 Edition

End of the Year Reflections

KPU, Reformasi Birokasi, dan Pemilihan Umum 2014

Ada yang salah dalam cara pandang para pengelola negara menyikapi reformasi birokrasi (RB). Pencanangan RB oleh SBY tahun 2004 ternyata banyak disalahartikan sebatas remunerasi, lebih parahnya insentif tambahan di luar gaji pokok.  Logika RB, bertambah baiknya prosedur, pengelolaan, dan kinerja para birokrat, seharusnya bertambah pula pendapatan mereka terima.  Prinsip bisnis manapun akan memahami pemikiran demikian.  Namun birokrat bukanlah pelaku bisnis. Read More

Dilema Posisi Ibu Negara

Terungkapnya alasan aktivitas penyadapan intelijen Australia terhadap ibu negara patut kita cermati secara bijak.  Ibu negara, Ani Yudhoyono dianggap sebagai ancaman karena pengaruh besarnya terhadap keputusan politik sang suami, Presiden Republik Indonesia.

Berlangsung terusnya kegiatan mata-mata Pemerintah Australia memang sangat mencederai harkat dan martabat bangsa.  Namun, apabila memang betul peran ibu negara sedemikian stratejik di republik kita, tentu pihak luar negeri manapun yang memiliki hubungan dengan kita berusaha sekuat tenaga memantau pergerakan beliau.  Persoalannya, apa benar posisi ibu negara sedemikian perlu ditakuti? Read More

Perpu MK “Mengebiri” Kewenangan DPR?

Perilaku para anggota dewan terhormat menyongsong detik-detik pengambilan keputusan terhadap Perpu 1/2013 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU menjadi sorotan publik. Tak pelak, sikap penolakan beberapa fraksi menyiratkan kekhawatiran akan terkebirinya kewenangan lembaga legislatif oleh produk hukum keluaran lembaga eksekutif.

Sikap fraksi PDIP, Hanura, dan Gerindra dalam rapat Komisi III (17/12) jelas menggambarkan penolakan Perpu MK menjadi UU.  Sebelumnya berbagai alasan keluar, termasuk argumen tentang urgensi Perpu dikeluarkan yang menyalahi aturan karena negara dianggap tidak dalam keadaan darurat.

Persoalannya, apakah memang hanya karena persoalan kondisi darurat atau tidaknyakah Perpu MK mengalami hambatan di DPR? Read More

Vonis Jatuh, Koruptorpun Lumpuh?

Baru saja publik dibuat kagum dengan jatuhnya vonis MA sebesar 12 tahun penjara dengan denda kurang lebih 12 milyar bagi terpidana koruptor kasus Hambalang, Angelina Sondakh, para penjaga benteng keadilan kita seolah tidak mau berhenti memamerkan kedigdayaannya menghukum para koruptor. Kembali lagi, publik dibuat terpana dengan hukuman 18 tahun penjara bagi Djoko Susilo atas kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Kepolisian Republik Indonesia (19/12).

Kecenderungan bertambah beratnya hukuman terhadap para pelaku koruptor belakangan ini patut kita syukuri. Namun demikian, apakah bertambahnya beratnya hukuman sejalan dengan efek jera bagi para koruptor? Read More

 

 

Piece of Thought

By: Ratri Istania

Januari 2012

Pemberitaan tingkah polah wakil rakyat semakin jauh dari akal sehat saja.  Bak selebriti mereka menebar pesona sekaligus benci diantara sesamanya dan rakyat yang kadung memilih putra-putri pilihan tersebut.  Kesan wakil rakyat sangat jauh dari kesederhanaan karena uang tampak seperti segalanya bagi mereka.  Tak pelak anggaran sejumlah lebih dari 20 milyar pun untuk renovasi ruangan Badan Anggaran DPR terasa sangat ringan dan lumrah, sampai suatu ketika isu miring berhembus di media, menebar kemarahan rakyat.

Semestinya, peristiwa memalukan ini tidak perlu terus menerus terjadi bila semua naggota dewan paham dan meresapi etika sebagai nilai luhur melandasi nurani pekerjaan mereka sehari-hari.  Miskin etika berujung pada rendahnya kualitas perbuatan.  Bisa dibilang bahwa anggota dewan masih banyak belum mengerti bahwa kualitas mereka ditentukan oleh etika dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Etika dan demokrasi merupakan dua konsep berbeda.  Etika dari keta ethics merupakan sari dari pola tingkah laku mencirikan adab pergaulan suatu bangsa mengaku civilized. Sedangkan demokrasi merupakan konsep sarat nilai-nilai penghargaan terhadap hak-hak, seperti: (1) freedom of speech, debate, and enquiry; (2) popular democracy; (3) open, accountable and diverse mass media; (4) economic democracy for the people; and (5) equality before the law.

Para wakil rakyat perlu menyadarkan diri kembali bahwa mereka adalah wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat bukan semata-mata kepentingan dirinya.  Menyuarakan aspirasi rakyat juga tidak dilakukan dengan sembarangan karena etika sebagai warga negara terpilih harus dijunjung tinggi.  Berdebat penuh santun namun penuh muatan isi seperti pernah dilakukan oleh para founding father dan mothers kita mendiskusikan bagaimana bentuk negara bangsa Indonesia ke depan di Kongres Pemuda tahun 1923, merupakan contoh bagaimana beradab-nya bangsa Indonesia masa itu.

Mengapa sekarang para anggota dewan kita miskin etika.  Mengapa????

Publications

NEGERI MORATORIUM

By: Ratri Istania

Ketua Prodi Manajemen Kebijakan Publik

STIA LAN Jakarta

Negeri ini memang lucu.  Hampir setiap kebijakan berkaitan dengan persoalan kemaslahatan publik dijawab pemerintah dengan moratorium.  Mulai dari kebijakan moratorium pemekaran, pengiriman TKI, PNS, sampai yang terkini, wacana moratorium SMS premium.  Untuk kasus terakhir, sungguh amat disayangkan, pengaduan lebih dari 600 warga negara, hanya dijawab oleh sang Menteri Kominfo dan anggota komisi II DPR, dengan mengeluarkan opsi justru memperlambat proses penjatuhan sanksi kepada operator nakal dan ganti rugi kepada pihak konsumen.  Belum lagi usulan pembentukkan panja yang menurut hemat penulis hanyalah sekedar pengelakan dari isu-isu yang ada karena selama ini panja apapun berujung suasana keruh bukan sebaliknya.

Bila demikian, mengapa pemerintah gandrung mengeluarkan pernyataan moratorium di saat kehadiran mereka memecahkan masalah sangat diharapkan?  Jangan-jangan, pemerintah sebagai lembaga eksekutif, menjalankan kekuasaan dan anggota DPR sebagai lembaga legislatif, bertanggung jawab mengeluarkan peraturan perundangan, kurang paham bagaiman mengolah isu publik menjadi kebijakan tepat sasaran.

Moratorium Buat Siapa?

Moratorium di dalam istilah hukum diambil dari bahasa Latin, morari, yang berarti penundaan.  Dalam kosa kata bahasa Indonesia, moratorium dapat diibaratkan sebagai kewenangan sah berdasarkan aturan hukum untuk menunda kewajiban tertentu baik hutang atau kewajiban lain sampai batas waktu telah ditentukan. Dipandang dari sudut kebijakan publik, moratorium marak akhir-akhir ini belum bisa diukur dampak positifnya bagi rakyat.  Yang ada, rakyat akan banyak dirugikan dengan cara pemerintah mengelola kebijakan publik melalui penundaan di berbagai sektor.  Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, belum mampu menampilkan keberpihakannya pada isu-isu di luar publik, selain kepentingan politik jangka pendek penuh muatan personal.

Sejatinya, kebijakan publik merupakan perilaku, tindakan, dilakukan guna memecahkan masalah dalam mencapai tujuan tertentu (Anderson, 1979; Dye, 2007).  Tujuan inilah yang seharusnya diprioritaskan bagi kepentingan publik atau rakyat kebanyakan.  Moratorium sebagai kebijakan bukanlah cara piawai mengatasi persoalan publik mendesak. Justru dengan banyaknya aturan mengenai moratorium, publik semakin curiga akan itikad pemerintah dalam menyelesaikan aneka masalah negeri.

Proses pengelolaan kebijakan publik semestinya mengikuti kaidah-kaidah siklus kebijakan publik mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn, 2003). Persoalan pengambilan keputusan akan sangat dipengaruhi dari sejauhmana kemampuan pemerintah mengidentifikasi isu-isu penting mana yang patut ditetapkan sebagai agenda.  Moratorium  berawal dari isu mengganggu masyarakat, semestinya dimulai dari identifikasi pentingnya isu bila dibandingkan lainnya, ditetapkan menjadi agenda, dirumuskan baru kemudian diputuskan mana menjadi prioritas untuk diundangkan.  Menanggapi masalah kerugian konsumen seluler berbayar, pemerintah tampaknya masih kebingungan mengidentifikasi isu masuk dalam ranah publik atau bisnis sehingga terkesan lamban.

Sejatinya persoalan berkaitan dengan publik perlu direspon dengan bijak.  Tidak ada gunanya mendiamkan persoalan, menunggu datangnya persoalan baru tanpa menyelesaikan yang lama.  Lihat contoh ketidakberdayaan para TKI, pahlawan devisa kita, ketika kebijakan moratorium diambil untuk kemudian dicabut kembali tanpa solusi apapun, mampu menghentikan “pembinasaan” sewenang-wenang negara lain kepada TKI kita yang bermasalah. Oleh karena itu pengelolaan kebijakan publik butuh ketegasan.  Pemerintah harus berdiri di depan, siap memberikan klarifikasi dan solusi terhadap permasalan warga negaranya.  Janganlah membiasakan diri menunda pekerjaan, karena penundaan dapat menjadikan publik marah dan kehilangan kepercayaan pada pengelola negeri ini.

*Pendapat ini murni pribadi tidak mewakili institusi

REFORMASI BIROKRASI “BUAH SIMALAKAMA” OTDA

By: Ratri Istania

Bureaucracy Reform (RB)  mandates changes in the seven basic elements of governance, namely: organization, governance, legislation, resource personnel, supervision, accountability, and public service. RB intends to accelerate changes in both the central and local government levels through the Quick Wins program. In the Permenpan and RB Number 13/2011 on Guidelines for Implementation of Quick Wins, set three major themes, namely organization quick wins, regulation quick wins, and human resource quick wins. Speaking specifically in the context of regional autonomy, the Quick Wins program requires some advantages worth pursuing by all levels of local government, especially regarding organization of local government re-arrangement. Read more

See others

Mau Dibawa Kemana Aspirasi Rakyat

Moratorium PNS

Rebut Kembali Perbatasan Kita

Tarik Ulur Penataan Organisasi Pemda

Reformasi Birokrasi

Split Ticket Voting: Gairah Politik Lokal?

Otonomi Daerah Lupa Sejarah

2 Comments

Filed under Uncategorized